Advertorial

LATESTBONTANG – Komisi I DPRD Bontang sangat menyayangkan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen tetapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Pasalnya, masih ditemukan infrastruktur untuk kebutuhan pendidikan yang tidak layak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin disela kunjungannya di SDN 004 Bontang Selatan, Senin (5/9/2022) pagi.

Ia mengatakan porsi anggaran 20 persen sesuai dengan peraturan daerah kota Bontang tentang alokasi anggaran pendidikan sangat kecil kemungkinannya infrastruktur di instansi para “oemar bakri” itu masih ditemukan tak layak.

Dalam pantauan politisi Golkar itu bersama koleganya di Komisi I, sekolah yang dibangun sejak tahun 1981 tersebut masih ditemukan adanya bagian sekolah masih belum permanen.

“Masih ada bangunan yang tidak permanen, bisa dilihatkan tadi. Ada toilet hanya satu, bangunanya pun bangunan lama,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, perhatian pemerintah dalam hal ini disdik sebagai leading sector yang memiliki porsi anggaran 20 persen dari apbd terkesan membiarkan berlarut.

“Jangan hanya sebatas wacana, jangan hanya buat menggembirakan sekolah,” ucapnya.

Atas kunjungan itu, pihaknya mendorong kepada Pemerintah Kota Bontang untuk menyiapkan lahan untuk relokasi SDN 004 BS. Luas lahan yang dibutuhkan seluas 1.441 meter persegi.

“Kami dukung untuk relokasi sekolah ini, kalau sudah ada lahannya tahun ini sudah bisa diusulkan dan dipastikan dulu kelayakannya bersama Dinas PUPR dan lainnya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Bontang. Muslimin.

Sementara Sekretaris Disdik Bontang, Sunarya menyampaikan pihaknya telah gerak cepat lakukan penyiapan lahan. Bahkan kini telah di koordinasikan dengan Wali kota Bontang dan Dinas terkait.

“Lokasinya seluas 7.141 meter persegi di Jalan M Roem Bontang Lestari, tepatnya di samping proyek Gedung Uji Kir sekarang,” ungkap Sekretaris Disdik Bontang, Sunarya saat kunjungan lapangan bersama Komisi I DPRD Bontang. (*)

LATESTBONTANG – Kelangkaan angot di seputaran pelabuhan Loktuan menjadi perhatian serius DPRD Bontang. Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, mengatasi kelangkaan angkutan umum atau angkot di Pelabuhan Loktuan.

Permintaan DPRD Bontang itu disampaikan terkait adanya keluhan dari penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Loktuan namun kesulitan mencari kendaraan umum atau angkot.

“Penumpang yang berdomisili di Bontang mengeluh kesulitan mencari kendaraan umum di Pelabuhan Loktuan. Terlebih jika barang yang dibawa tidak banyak sehingga tidak berpikir untuk menggunakan jasa travel atau carter karena tarifnya yang tidak murah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bontang ini, Kamis (22/9/2022).

Atas kondisi tersebut, DPRD Bontang tengah mencoba memikirkan jalan keluarnya agar ada taksi atau angkot di di Pelabuhan Loktuan, supaya ada pilihan.

Politisi Gerindra  ini menambahkan, keluhan adanya kelangkaan angkot di pelabuhan juga disebabkan para penjemput tidak seluruhnya menggunakan kendaraan roda empat.

“Justru yang dominan menggunakan kendaraan roda dua,” tegas dia.

Belum lagi barang yang dibawa penumpang, lanjut Agus, berjumlah banyak. Apalagi, jika barang-barang bawaan yang akan dibawa kerumah masing-masing penumpangyang berjarak dekat justru merepotkan dan ongkosnya cukup besar.

“Tidak semua masyarakat memiliki kendaraan roda empat. Biasanya setelah turun dari kapal, penumpang dominan membawa barang yang cukup banyak. Sehingga tidak mungkin jika dibawa dengan kendaraan roda dua,” ucap Agus.

Kini, Pelabuhan Umum Loktuan telah menangani enam kapal penumpang rute Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Saat kapal sandar, tumpukan penumpang yang datang kian terasa di sepanjang jalan pelabuhan, Jalan RE Martadinata.

Kebutuhan angkot diyakini Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris sebagai solusi saat ini dalam mengatasi kelangkaan di Pelabuhan Loktuan. (*)

LATESTBONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Faisal Fbr mengusulkan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dialihkan untuk menangani persoalan banjir di Bontang.

Faisal menilai, rencana pergeseran gedung MPP ke lantai empat Pasar Thamrin menjadi sesuatu yang positif. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan MPP bisa digunakan ke hal yang lebih urgert.

“Nah anggaran yang ada, saya usul untuk penanganan banjir saja yang lebih priortias kita bangun,” ujarnya saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Diketahui, membangun Gedung MPP awalnya dicanangkan di dekat lokasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang dengan total anggaran mencapai Rp 60 miliar dengan sekitar 85 pelayanan yang bakal mengisi kios-kios kosong. Untuk awal pembangunan tahun ini (2022), direncanakan mengguyur Rp 17 miliar.

Hanya saja, pembangunan tersebut dibatalkan lantaran pertimbangan kekuatan APBD Bontang yang masih lemah.

Kendati demikian, Faisal menilai keberadaan MPP juga tak kalah urgent. Dengan direncanakannya di Pasar Thamrin, hal tersebut tentu bisa membuat prekonomian masyarakat yang berjualan di pasar menjadi naik. Ini juga merupakan keluhan para pedangan yang mengeluhkan minimnya pembeli yang ada.

Dibangunnya MPP ini tentu menjadi angin segar untuk apara pedagang yang berjualan di pasar Thamrin.

“Sudah lama kita nantikan ada MPP. Kalau nanti jadi di Pasar Thamrin, kabar baik tentunya untuk para pedangan yang berjualan disana. Sebab sebelum ke lantai empat, mereka akan melewati para pedangan yang bisa jadi punya kebutuhan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Penumpang kian membludak namun tidak diimbangi dengan armada kapal yang memumpuni, sehingga jika kuota penumpang penuh, maka masih banyak yang belum tercover.

Hal itu kemudian membuat Komisi III DPRD Bontang terus berupaya agar ada penambahan armada laut. Pihaknya juga sering dapat keluhan dari masyarakat, agar dibuatkan jalur khusus ke Mamuju, Sulawesi Barat.

Selama ini, kata Amir, masyarakat Bontang yang hendak ke Mamuju harus transit beberapa kali, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Kemarin kita komunikasi sama pihak Pelni, hanya ada 972 penumpang yang bisa dimuat. Dari itu, solusi yang diminta, bisa termuat semua dan ada khusus menyebrang ke Sulbar,” ujarnya saat ditemui disela-sela aktivitasnya baru-baru ini.

Politisi dari Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak terkait melalui zoom meeting. Persoalan mengapa belum ada penambahan kapal baru, karena terkendala dengan pelabuhan di Mamuju.

“Pelni sudah merespon, ternyata persoalannya, Pelabuhan di Sulbar hanya 60 meter, yang harusnya SOP 90 meter lebih karena kapal itu panjangnya 90 meter,” jelasnya.

Kedua, lanjutnya, Komisi III mendesak kementrian agar kapal yang dijanjikan bisa terelasisasi.

Lebih jauh, Amir menerangkan, baru-baru ini dapat informasi ada kapal Sabuk Nusantara masuk di rute Bontang. Ini bisa menjadi alternatif, agar bisa dibuatkan rute khusus untuk Bontang-Mamuju.

“Yang penting kapal yang ada bisa sesuai dengan kebutuhan para penumpang, kita dukung,” ucapnya.  (*)

LATESTBONTANG– Kabar baik untuk warga Bontang dan para penggemar film layar lebar di kota Bontang. Kini, tidak perlu jauh-jauh ke Samarinda, bioskop akan hadir di Bontang City Mall (BCM).

Hal tersebut dikonfirmasi Ketua Komisi I DPRD Bontang, Rustam. Dia mengatakan, bioskop akan dibangun di lantai I BCM.

“Dilantai satu yang bersama dengan bioskop, juga akan diisi ruang bermain, dan tenan berbagai macam makanan,” ujarnya saat dihubungi awak media.

Diberitakan sebelumnya, BCM akan beroperasi pada bulan November tahun ini. Mal yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Laut tersebut, per awal September lalu, progresnya sudah mencapai 70-80 persen.

Rustam menuturkan, ketika mall sudah beroperasi, harapannya momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan Kota Taman tersebut.

“Kami juga minta di sini (BCM) nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ucapnya.

Kendati begitu, pihaknya juga menekankan kehadiran mall ini nantinya jangan sampai membuat pusat perbelanjaan lain atau pelaku justru terdampak.

Untuk itu perlunya usaha lokal juga diberikan ruang khusus. Di sisi lain, tenant-tenant yang masuk, diminta untuk patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Alih Daya yang memprioritaskan warga Bontang menjadi pekerjanya.

“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami akan panggil owner dan marketingnya,” lata Rustam

Dalam RDP nantinya, Komisi II bakal juga menanyakan terkait pembayaran pajak sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab tenant yang masuk, mayoritas merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.

“Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris memberi apresiasi besar terhadap gelaran Pesta Laut dan Erau Pelas Benua Guntung  pada 16-20 November 2022.

Agus Haris pun mengusulkan event besar ini bisa masuk kalender Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Ia menilai, event ini tidak semata pendanaan namun dibutuhkan pula perencanaan yang matang agar setiap tahun event ini diramaikan oleh pelancong atau wisatawan sebagai satu dari destinasi wisata di Kota Bontang.

“Jika perlu meminta pemerintah menempatkan event ini sebagai kalender kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Lebih jauh, pariwisata hendaknya terus digalakkan. Hal itu seiring dengan perkembangan industri di Kota Bontang yang juga masih produktif bergeliat.

Legislator dapil Bontang utara ini sepakat jika sektor pariwisata harus terus didukung. Ia meminta hendaknya sektor ini direncanakan dengan matang dengan melibatkan semua stakeholder.

Keterlibatan stakeholder, lanjutnya, guna ambil bagian dalam merancang segmentasi ini, menjadi gerak bersama termasuk pihak legislatif.

“Misi pariwisata jangan dikasih kendor hal ini mesti sejalan dengan pembangunan industri yang masih produktif hingga saat ini. Jadi ketika industri sudah melemah, kondisi sektor pariwisata sudah bisa kita andalkan untuk menjadi tumpuan perekonomian,” jelas dia.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Bontang ini pada pembukaan Pesta Laut 2022 yang digelar selang sehari dari Erau Pelas Benua tampak dinikmatinya.

Performance tarian dan perhelatan adat budaya Kutai Bontang Kuala dengan iringan musik khas jepen dan tingkilan, menambah semarak kegiatan yang digelar di Pujasera Kampung Wisata Bontang Kuala Kota Bontang.

Haris merasakan kebanggaannya berada dalam kemeriahan event yang didukung oleh Pemerintah Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim, dan semua perusahaan yang ada di Kota Bontang itu.

“Saya merasakan sedang berada dalam peristiwa adat yang orisinil. Ini harus dipertahankan dan lebih menonjol dibandingkan budaya pendatang, Ayo ramaikan Pesta Laut Bontang Kuala,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Hadir pada event budaya Erau Pelas Benua Guntung dan Pesta Laut yang di Rumah Adat Kampong Adat Guntung, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris berharap event tersebut menjadi event yang rutin diagendakan.

Politisi dari Partai Gerindra tersebut juga berharap pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan ini, sehingga event selanjutnya bisa berjalan lebih meriah.

“Ini sudah baik, tapi kita perlu persiapan yang lebih baik supaya pengunjung tidak hanya datang dari masyarakat lokal tapi juga dari luar Bontang,” kata Haris usai menghadiri Pesta Laut 2022, Rabu (16/11/2022).

Agus Haris menambahkan, event ini tidak semata pendanaan namun dibutuhkan pula perencanaan yang matang agar setiap tahun event ini diramaikan oleh pelancong atau wisatawan sebagai satu dari destinasi wisata di Kota Bontang.

“Jika perlu meminta pemerintah menempatkan event ini sebagai kalender kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Lebih jauh, pariwisata hendaknya terus digalakkan. Hal itu seiring dengan perkembangan industri di Kota Bontang yang juga masih produktif bergeliat.

Legislator dapil Bontang utara ini sepakat jika sektor pariwisata harus terus didukung. Ia meminta hendaknya sektor ini direncanakan dengan matang dengan melibatkan semua stakeholder.

Keterlibatan stakeholder, ujar Haris, guna ambil bagian dalam merancang segmentasi ini, menjadi gerak bersama termasuk pihak legislatif.

“Misi pariwisata jangan dikasih kendor hal ini mesti sejalan dengan pembangunan industri yang masih produktif hingga saat ini. Jadi ketika industri sudah melemah, kondisi sektor pariwisata sudah bisa kita andalkan untuk menjadi tumpuan perekonomian,” jelas dia.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD Bontang ini pada pembukaan Pesta Laut 2022 yang digelar selang sehari dari Erau Pelas Benua tampak dinikmatinya.

Performance tarian dan perhelatan adat budaya Kutai Bontang Kuala dengan iringan musik khas jepen dan tingkilan, menambah semarak kegiatan yang digelar di Pujasera Kampung Wisata Bontang Kuala Kota Bontang.

Haris merasakan kebanggaannya berada dalam kemeriahan event yang didukung oleh Pemerintah Kota Bontang, PT Pupuk Kaltim, dan semua perusahaan yang ada di Kota Bontang itu.

“Saya merasakan sedang berada dalam peristiwa adat yang orisinil. Ini harus dipertahankan dan lebih menonjol dibandingkan budaya pendatang, Ayo ramaikan Pesta Laut Bontang Kuala,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Amir Tosina kaget dan kecewa terkait anggaran senilai 1,5 Miliar untuk penanganan banjir di Kelurahan Guntung tidak tersedia.

Hal tersebut diungkapkan Amir seusai DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan, Ketua Forum RT Kelurahan Guntung, Ketua RT.10 dan Ketua RT.11 Kelurahan Guntung tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Turap/Tebing Aliran Sungai dan Penyelesaian Permasalahan Banjir di Kelurahan Guntung, Selasa (20/09/2022) lalu.

“Kita ini sebenarnya sudah final, terkait anggaran penanganan banjir di Gunring. Ternyata anggaran itu belum tersedia, malam nanti padahal paripurna,” ucapnya.

Politisi dari partai Gerindra yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Bontang ini mengatakan, dengan tidak tersedianya anggaran tersebut, adalah langkah mundur untuk menyelesaikan persoalan banjir.

“Bisa saja mundur satu langkah untuk alokasi anggaran penanganan banjir,” ucapnya.

Kendati begitu, Amir masih ingin memastikan dengan sebuah rapat internal dengan pihak terkait.

“Sebelum paripurna harus ada internal dulu untuk mengetahui kebenaran tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada rapat tersebut, juga menghadirkan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Camat Bontang Utara dan Lurah Guntung.

Sementara itu dari pihak DPRD dihadiri Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris, Anggota Komisi I DPRD Bontang Raking, dan Anggota Komisi II DPRD Bontang Sutarmin. (bid)

LATESTBONTANG – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengusulkan Bontang City Mall yang ditarget akan beroperasi tahun depan, memiliki tempat khusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kami minta di BCM ini nanti ada tempat khusus untuk pelaku UMKM lokal Bontang. Bisa tempat tersendiri atau titip di gerai yang ada,” ujarnya, saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Legislator yang juga sebagai memimpin kunjungan ke proyek BCM ini menambahkan, kehadiran BCM bisa menjadi solusi warga Bontang untuk berlibur.

“Momen liburan tahun baru nanti warga Bontang tidak perlu berlibur ke luar daerah. Cukup menghabiskan waktu liburan dengan berkunjung ke mall kebanggaan kita,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya juga menekankan, kehadiran BCM nantinya jangan sampai membuat pusat perbelanjaan lain atau pelaku justru terdampak.

“Untuk itu perlunya usaha lokal juga diberikan ruang khusus. Di sisi lain, tenant-tenant yang masuk, diminta untuk patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Alih Daya yang memprioritaskan warga Bontang menjadi pekerjanya.

Maka, lanjutnya, dalam waktu dekan, para owner tenant-tenant yang akan masuk diajak diskusi bareng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Nanti akan kami tindaklanjuti dalam RDP. Kami akan panggil owner dan marketingnya,” ujar Rustam.

Dalam RDP nantinya, Komisi II bakal juga menanyakan terkait pembayaran pajak sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab tenant yang masuk, mayoritas merupakan tenant ternama dan berasal dari luar Bontang.

“Jangan sampai mereka justru bayar pajak keluar. Sementara di Bontang tidak ada,” tandasnya.

Untuk diketahui, hasil kunjungan lapangan tersebut, per awal September 2022 sudah mencapai progres 70-80%. Diharapkan, BCM akan segera beroperasi tahun depan, 2023. (bid)

LATESTBONTANG – Sebanyak 2361 tenaga Non Aparat Sipil Negara (ASN) atau honorer di Bontang mendapat perhatian serius dari DPRD Bontang. Pasalnya, Tahun 2023 tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah bakal dihapus.

Penghapusan honorer tersebut tertuang dalam aturan Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Menindaklanjuti aturan Mentri PAN-RB melalui sebuah surat edaran yang telah dikirim ke semua instansi pemerintah, DPRD Bontang melalui Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait baru-baru ini.

Ketua Komisi I DPRD Bontang mengungkapkan, pada surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan waktu selama dua bulan untuk melakukan pendataan kepegawaian.

“Pemerintah diberi waktu dua bulan, untuk mengadakan pendataan untuk dikirim kepusat. Dan hasilnya tadi, tidak lebih kepada nasib honorer kita,” ujarnya, seusai RDB kepada awak media.

Pada rapat tersebut, lanjutnya, dibahas bersama langkah apa yang akan diambil, seandainya, PP Nomor 49 itu betul-betul berlaku.

“Tapi tidak perlu khawatir, kita tetap mengusahakan, seandainya pun tetap dihapus, (mereka non PNS) bisa dijadikan adidaya atau outsourcing. Kalau pun bukan honorer, saudara kita masih bisa bekerja ,” terangnya.

Kendati begitu, dari ribuan honorer tersebut ternyata terdapat 230 honorer yang mempunyai SK Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sehingga punya peluang untuk menjadi ASN dengan syarat, tetap mengikuti prosedur yang telah disepakati, yakni harus mengikuti proses tes Calon ASN (CASN). (*)