Advertorial

LATESTBONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyebut, sebanyak 203 honorer yang bekerja di instansi pemerintah punya peluang jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan saat Komisi I DPRD gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait untuk menindaklanjuti Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022, baru-baru ini.

Kendati begitu, politisi dari Partai Berkarya ini menuturkan, untuk menjadi ASN tetap mengikuti prosedur yang ada, yakni tetap mengikuti serangkaian tes Calon ASN (CASN).

“Mudah-mudahan mulus (proses) masuk CASN. Aturannya memang begitu,” ujar Raking.

Meski tidak dibatasi usia dan juga pendidikan tidak membatasi, Raking lulusan SD dan SMP bisa tertolak dengan sistem.

Raking mencontohkan di beberapa daerah yang sudah memberlakukan SMP Sederajat, apalagi tingkat pusat.

Lebih jauh, Raking memastikan, masih ada solusi lain yang bisa ditempuh 230 orang tersebut, yakni menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ada (juga) jalan dijadikan outsourcing. Masih dibicarakan berapa anggaran. 30 September kita liat perkembangannya, ada kendala atau tidak, tinggal mendorong bersama ke pusat,” tandasnya.

Untuk diketahui, – Tahun 2023 mendatang, non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer secara resmi dihapus. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Mei 2022.

Aturan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK diundangkan pada 28 November 2018. Dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Amir Tosina sambut baik bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju untuk warga Mamuju yang bermukim di Kota bONTANG.

Bantuan tersebut berupa gedung sekretariat Kerukunan Keluarga Mamuju (K2M) yang juga merupakan salah satu program kerja dari Pemkab Mamuju.

Legislator yang juga merupakan Ketua K2M Amir Tosina sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia juga berterima kasih kepada Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Sekretariat K2M yang akan dibangun di alan Selat Karimata, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuannya baik Pemkab Mamuju dan juga Bapak Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahan ini untuk diserahkan kepada kami (pengurus KKM), semoga bermanfaat bagi warga Mamuju,” ujarnya seusai melaksanakan peletakan batu pertama, baru-baru ini.

Diketahui, pembangunan yang dibuat Selasa (06/09/2022) lalu tersebut, kata Amir akan dilakukan di atas lahan seluas 35×45 meter per segi, dan ditargetkan pengerjaannya selesai di tahun depan.

“Insyaallah pada 2023 mendatang sekretariat ini sudah bisa difungsikan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengatakan, bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi dan perhatian kepada masyarakat K2M yang merantau ke kota yang dikelilingi oleh lautan ini.

Ia menyebut, program tersebut berasal dari APBD 2022 Kabupaten Mamuju senilai Rp 100 juta.

“Anggaran ini bentuk perhatian dan kasih sayang kami (pemerintah) untuk masyarakat asli Mamuju yang ada di kota Bontang ,” ucapnya.

Bupati Sitti Sutinah pun berharap agar pembangunan sekretariat bisa segera diselesaikan. Sehingga, bisa segera difungsikan di tahun 2023 mendatang.

“Kami berharap semoga pembangunannya lancar dan bisa segera dimanfaatkan tahun depan,” tandasnya. (bid)

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi lll DPRD Bontang sekaligus Ketua K2M Amir Tosina sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemkab Mamuju tersebut.

Tak lupa Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Sekretariat K2M tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuannya baik Pemkab Mamuju dan juga Bapak Haji Ridwan Habibon yang telah menghibahkan lahan ini untuk diserahkan kepada kami (pengurus KKM), semoga bermanfaat bagi warga Mamuju,” ucapnya

Adapun pembangunan tersebut kata Amir akan dilakukan di atas lahan seluas 35×45 meter per segi, dan ditargetkan pengerjaannya selesai di tahun depan.

“Insyaallah pada 2023 mendatang sekretariat ini sudah bisa difungsikan,” pungkasnya. (*).

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr minta pemerintah daerah untuk serius dan memperhatikan nasib sekolah SDN 11 di Kelurahan Gusung, Bontang Utara.

Hal itu disampaikan Faisal saat dikunjungi pewarta Kaltimtoday.co, disela-sela aktivitasnya di gedung DPRD Bontang, baru-baru ini.

Politisi dari Partai NasDem ini mengungkapkan, sekolah SDN 11 tersebut sangat memprihatinkan. Fasilitas ruangan yang kurang memadai, membuat kegiatan belajar mengajar tidak kondusif.

“Disana kekurangan ruangan, hanya ada tiga ruangan. Itu mereka kalau belajar digabung, Kelas satu dan dua, kelas tiga dan empat, kelas lima dan enam. Kami sangat berharap ada penambahan kelas,” ujarnya.

Dia menambahkan, selain ruangan kelas yang butuh perhatian, ruangan guru atau kantor dan peristirahatan yang kekurangan.

“Ruangan guru tidak ada sama sekali, bahkan guru-guru ngantornya di teras,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, toilet juga harus menjadi perhatian serius. Guru maupun murid sangat kesulitan jika ingin membuang air.

“Mereka kesulitan untuk membuang air,” jelasnya.

Dia berharap, pemerintah segera memberi perhatian lebih terhadap sekolah tersebut.

Sebagai informasi, SD Negeri 011 Gusung, Guntung, Bontang Utara, sempat mengalami insiden roboh pada Sabtu (22/5/2021) lalu. Tejadinya abrasi diduga menjadi penyebab utama ambruknya sekolah berusia 20 tahun ini. Akibatnya, gedung belajar ini sempat tidak bisa digunakan lagi. (bid)

LATETSBONTANG – Komisi I DPRD Bontang targetkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Komisi I DPRD Bontang agar rampung Tahun 2022.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris, seusai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, tak lama ini

Diketahui, selain Raperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dua Raperda lainnya yang dimaksud adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga.

Kendati begitu, politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga belum masuk pembahasan karena selain fokus pada Perda Pencegahan Narkotika, tim asistensi Raperda bagian hukum belum siap.

“Dua Raperda ini belum dibahas, karena bagian hukum belum siap,” terangnya.

Sebagai informasi, pada pembahasan Raperda Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, pasal 17 menjadi pasal yang menarik perhatian karena melibatkan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal tersebut.

“Kalau ada ASN yang melakukan (menyalahgunaan narkotika) dan sudah rehab sekali, jangan difasilitasi untuk direhab harus segera ditindak (dihukum),” ujarnya.

Dia menambahkan, jika pemikiran tersebut diakomodir dan bisa diterjemahkan oleh tim asistensi Raperda, maka pembahasan Raperda harusnya sudah selesai.

“Sekali pertemuan ini kalau bisa mengakomodir pemikiran ini, selesai. Pasal lainnya sifatnya normatif saja,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Serius atasi pencegahan narkotika yang kian mengkhawarkan, Komisi I DRPD Bontang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, baru-baru ini.

Pada pembasan yang digelar di ruang rapat sekretariat lantai dua Gedung DPRD Bontang tersebut melibatkan tim asistensi Raperda Pemerintah Kota (Pemkot).

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mengungkapkan, sejauh ini, pembahasan Raperda tersebut sudah mulai menemukan titik terang, setelah dibahas beberapa kali bersama tim asistensi Raperda Pemkot.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai, fokus pembahasan RDB kali ini ada pada pasal 17 yang melibatkan nama Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau ada ASN yang melakukan (menyalahgunaan narkotika) dan sudah rehab sekali, jangan difasilitasi untuk direhab harus segera ditindak,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika pemikiran tersebut diakomodir dan bisa diterjemahkan oleh tim asistensi Raperda, maka pembahasan Raperda selesai dan siap untuk diparipurnakan.

Abdul Haris berharap, Perda ini segera dirampungkan agar Raperda lainnya bisa terakomodir juga untuk disahkan tahun ini.

Raperda yang lainnya yang dimaksud adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Ketahanan Keluarga. Dua Raperda ini diketahui belum terakomodir karena tim asistensi Raperda bagian hukum belum siap. (bid)

LATESTBONTANG – Untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kelurahan Guntung, Bontang Utara, salah satu langkah yang ditempuh adalah pembangunan turap. Namun hingga saat ini, pembangunan turap yang diproyeksikan di RT 10 dan RT 11 tersebut belum menemukan titik terang.

Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, pembangunan turap tersebut terkendala oleh warga yang meminta disediakan lahan untuk direlokasi.

Agus menambahkan, sebelumnya pihaknya telah memberikan tenggang waktu selama tiga pekan kepada kelurahan untuk berkoordinasi terkait kesediaan perusahaan untuk bisa merelokasi tiga rumah warga di lokasi rencana pembangunan turap.

“Koordinasi tersebut berhasil dibangun, tetapi warga yang tinggal di belantaran sungai enggan direlokasi jika tidak disediakan lahan untuk pembangunan rumah,” ujarnya saat ditemui awak media baru-baru ini di sela-sela aktifitasnya.

Politisi dari partai Gerindra ini pun meminta beberapa pihak terkait seperti lembaga kemasyarakatan dan Dewan Adat Guntung, kelurahan serta Forum RT untuk kembali membangun komunikasi guna mendukung program penyelesaian banjir di Guntung.

“Kita minta pendekatan secara kekeluargaan, secara kultur, untuk mendukung program penyelesaian banjir,” terangnya.

Agus pun meminta komunikasi tersebut bisa segera mendapat titik terang, paling tidak pertengahan September bisa selesai.

“Mohon kesediaan pemilik rumah, dimana lahannya kosong, kita minta perusahaan untuk dibangunkan. Tinggal bagaimana teknis dilapangan,” harapnya

Lebih jauh, Agus menjelaskan, pemerintah tidak akan bisa menyiapkan lahan sesuai apa yang dimintai warga, karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk penanganan banjir.

“Tapi kalau untuk perelokasian rumah warga perusahaan siap membantu,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang, Abdul Samad kerap menemukan sejumlah ‘oknum’ yang menggunakan identitasnya untuk melakukan penipuan. Kejadian serupa kembali terjadi tak lama ini

Seorang yang menggunakan nomor 0857 6287 7348, menggunakan identitas Abdul Samad seperti menggunakan nama dan foto profilnya untuk menjalankan aksinya melalui Whatsapp (WA).

Modus yang digunakan pelaku dalam kasus ini adalah dengan berpura-pura menjadi teman atau kerabat dekat korban, dan pelaku menghubungi secara tiba-tiba dengan nomor yang tidak dikenal atau baru.

Saat menghubungi calon korban, mereka menanyakan kabar terlebih dahulu.

Jumardi, salah seorang yang menjadi target sang penipu saat dihubungi awak media ini menuturkan, orang tersebut menghubunginya dan menawarkan harga kendaraan murah dengan bunga 0% alias tanpa bunga.

“Modul begini sudah sering, dan itu sama persis, nawarin kendaraan murah dengan DP 0% dari bonusan lelangan kendaraan dari sebuah bank. Biasanya modus begini bakal minta DP terlebih setelah itu kabur,” ujarnya.

Ditambahkan Jumardi, dirinya sudah mengetahui bahwa ini adalah penipu. Sehingga diladeni dengan pertanyaan-pertanyaan lucu dan membingungkan.

“Iya, saya ladeni saja, bahkan saya bertanya apakah dia masih menjual jamu Madrua? Dia jawab iya,” ungkapnya sambil tertawa.

Dikonfirmasi terpisah, Abdul Samad mengucapkan rasa terima kasih kepada Jumardi telah memberitahu dirinya soal penipuan tersebut.

“Terima kasih dinda atas informasinya,” kata Abdul Samad.

Legislator dari Komisi III DPRD Bontang ini menghimbau, agar jika menemukan nomor baru yang mengatasnamakan dirinya, agar diabaikan saja.

“Tolong abaikan saja kalau ada nomor lain selain nomor saya,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Pulau Gusung sendiri merupakan salah satu pulau berpenghuni 300 jiwa di wilayah Bontang dengan. Pulau ini bisa diakses dengan menggunakan perahu, sekitar 15-20 menit dari pelabuhan Tanjung Limau, Bontang Utara.

Abrasi menjadi sebuah ancaman bagi Pulau Gusung, pulau yang terletak bagian utara Kota Bontang, dengan jarak sekira enam mil dari daratan terdekat. Hantaman ombak sedikit demi sedikit mengikis daratan pulau.

Kekhawatiran akan abrasi, Anggota DPRD Bontang, Faisal Fbr mengusulkan ada pembangunan infrastruktur untuk menahan hantaman ombak yang bisa merusak pulau tersebut.

Menurut Faisal, pembangunan tembok besar tersebut bisa menjadi solusi untuk pulau tersebut dengan kolaborasi pemerintah daerah dengan PT Pupuk Kaltim, dimana Pulau Gusung merupakan wilayah bufferzone PKT.

“Pemerintah dan PKT harus bisa bangun penahanan ombak agar tidak abrasi atau terkikisnya tanah karena ombak,” ujarnya baru-baru ini.

Politisi dari Partai Nasdem ini menmbahkan, infrastruktur tersebut harus segera dibangun. Kalau tidak, imbasnya akan hilang dalam perlahan-lahan.

“Harus segera diseriusi, dan kami akan terus mendorong pemerintah agar segera dibuatkan penahan ombak,” terangnya.

Lebih jauh, Faisal mencontohkan beberapa fasilitas penting disana sudah bergeser. diantaranya adalah adalah gedung rapat dan sekolah yang hancur yang saat ini tengah dibangun kembali.

““Karena abrasi gedung rapat yang biasanya kita gunakan sudah bergeser ke tempat lain. Begitu juga sekolah yang rusak itu karena dihantam ombak. Bahkan terlihat wilayah Gusung ini juga makin sempit. Ini perlu perlu jadi perhatian bersama,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Faisal Fbr mengusulkan anggaran untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dialihkan untuk menangani persoalan banjir di Bontang.

Legislator Komisi III DPRD Bontang ini menilai, rencana pergeseran gedung MPP ke lantai empat Pasar Thamrin menjadi sesuatu yang positif. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan MPP bisa digunakan ke hal yang lebih urgert.

“Nah anggaran yang ada, saya usul untuk penanganan banjir saja yang lebih priortias kita bangun,” ujarnya.

Diketahui, membangun Gedung MPP awalnya dicanangkan di dekat lokasi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang dengan total anggaran mencapai Rp 60 miliar dengan sekitar 85 pelayanan yang bakal mengisi kios-kios kosong. Untuk awal pembangunan tahun ini (2022), direncanakan mengguyur Rp 17 miliar.

Hanya saja, pembangunan tersebut dibatalkan lantaran pertimbangan kekuatan APBD Bontang yang masih lemah.

Kendati demikian, Faisal menilai keberadaan MPP juga tak kalah urgent. Dengan direncanakannya di Pasar Thamrin, hal tersebut tentu bisa membuat prekonomian masyarakat yang berjualan di pasar menjadi naik. Ini juga merupakan keluhan para pedangan yang mengeluhkan minimnya pembeli yang ada.

“Sudah lama kita nantikan ada MPP. Kalau nanti jadi di Pasar Thamrin, kabar baik tentunya untuk para pedangan yang berjualan disana. Sebab sebelum ke lantai empat, mereka akan melewati para pedangan yang bisa jadi punya kebutuhan,” tandasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Rustam sangat mengapresiasi kegiatan yang bertemakan ekonomi kreatif. Salah satu kegiatan yang menarik perhatiannya adalah kegiatan festival kuliner bertajuk Membeko Fest 2022 beberapa waktu yang lalu.

Festival kuliner tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu (27/08/2022), di Anjungan Futsal Bontang Kuala. Kegiatan ini juga dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77. Maka, dresscode kegiatan bernuansa merah putih.

Kegiatan festival Bontang Kuala ini dimulai dengan tradisi sarapan bersama secara lesehan, atau rutinitas dengan ciri khas berbagai menu sarapan khas Bontang Kuala yang disajikan diatas baki/nampan bundar. Memakai Baki bermakna kebersamaan, dan lesehan atau melantai bermakna membumi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Para pecinta kuliner, akan dimanjakan dengan sajian-sajian yang istimewa,” ujarnya.

Kegiatan ini, kata Rustam, juga sebagai bentuk kekreatifitas para pelaku UMKM yang terus berinovasi dengan situasi yang masih pandemi.

“Namun tekanannya harus tetap disiplin protokol kesehatan demi bangkitnya UMKM dan warga tetap sehat,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Golkar ini berpesan, para pelaku UMKM tetap semangat dan terus berinovasi diera digital.

“Semangat untuk pelaku UMKM, dan tetapberinovasi dan berkreatifitas, gunakan sistem promosi digital karena sekarang merupakan era pemasaran melalui digital,” terangnya.  (*)