Advertorial

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Harun Al Rasyid kembali gelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2022 di Bontang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Hotel Tiara Surya, Minggu (23/10/2022).

Politisi dari Partai PKS ini mengungkapkan, sosialisasi tersebut penting untuk terus disosialisasikan sebagai upaya untuk pengenalan dan setiap aturan yang tertuan dalam Perda nomor 4/2022.

Perda tersebut merupakan inisiatif Pemprov Kaltim untuk penyempurnaan Perda sebelumnya terutama mengenai penganggaran.

“Perda ini merupakan perda yang telah disempurnakan dari sebelumnya, yang mengatur mengenai penanggulangan dan pencegahan dengan bantuan pemerintah dengan penganggaran APBD daerah, anggaran Provinsi, dan juga anggaran nasional,” ujarnya.

legislator yang juga seorang Hafidz ini menyebut, dengan mengikuti payung hukum dan bersinergi bersama, narkoba bisa diberantas.

” Sudah ada undang-undangnya, ada juga perdanya, mari kita bersama-sama memberantas narkoba,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah siap untuk membantu fasilitas tempat rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba. Untuk pengajuannya bisa langung diajukan ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan ABPN Pencegahan dan Rehabilitasi.

Lebih jauh, Harun menyebut sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang terbebas dari Narkoba, maka upaya pencegahan harus terus dilakukan.

“Tantangan kedepan tentu menjadi ujian sendiri bagi generasi muda, maka kita ingin mempersiapkan generasi yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” harapnya. (*)

Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum Nomor 5 Tahun 2019 belum banyak diketahui masyarakat luas. Padahal kehadirannya sangat membantu khususnya masyarakat kurang mampu dalam mengakses keadilan ketika dihadapkan oleh masalah hukum.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid saat kembali menggelar Sosper Bantuan Hukum di Kutai Timur, Sabtu (08/10/2022) pukul 16:00 WITA hingga selesai.

Legislator Komisi I DPRD Kaltim ini mengungkapkan setiap masyarakat khususnya kurang mampu, berhak mendapatkan layanan atau bantuan hukum yang bersumber dari pemerintah.

“Banyak masyarakat yang belum memahami dan memakai prosedur hukum, padahal negara ini kan menjamin, hak setiap warga negara. Setiap orang sama, tapi dalam penerapan berbeda, sehingga perlu pendampingan,” ujarnya.

Ia menyebut, seluruh pembiayaan atas bantuan hukum yang masyarakat terima, pembiayaannya bersumber dari APBD Kaltim, alias gratis.

“Masyarakat perlu tahu haknya. Perda bantuan hukum adalah pemberian kesempatan bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Bantuan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Negara kepada rakyatnya untuk menjamin kekuatan hukum berlaku sama di atas semua golongan,” ujarnya.

Legislator yang juga adalah hafidz ini menambahkan, ada dua bentuk bantuan hukum yaitu secara legalitas dan non legalitas.

Secara legalitas, pendampinganya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dalam proses pemeriksaan di persidangan, dan pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN.

Sementara non legalitas, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik dan penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau drafting dokumen hukum.

Lebih jauh, Harun menjelaskan, ketika ada tetangga, teman, maupun keluarga yang menghadapi masalah hukum, bisa langsung dibantu dan dijelaskan agar bisa memanfaatkan bantuan hukum dari Pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Kaltim, terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI.

“Sampaikan kesana, insya Allah mereka yang mengarahkan,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bontang menyatakan perkara perdata penggugat berujung tidak dapat diterima atau putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Kuasa Hukum DPD PKS Muhammad Iqbal menuturkan, melihat hasil putusan itu proses untuk melakukan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ma’ruf Effendy akan berlanjut. Hal tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan internal PKS sebelum adanya proses hukum perdata yang dilakukan oleh penggugat.

“Kalau dilihat hasil sidang kemarin gugatannya tidak dapat diterima. Jadi, klien kami akan melanjutkan proses pengurusan PAW dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Iqbal saat konferensi pers di Sekretariat DPD PKS, Selasa (20/09/2022).

Kendati begitu, DPD PKS akan menunggu terlebih dahulu pihak penggugat atas keberlanjutan proses hukum yang masih berlangsung. Karena, ada waktu 14 Hari untuk mengajukan banding atau menerima hasil putusan majelis hakim.

Untuk diketahui, proses hukum dilatar belakangi adanya hasil sidang etik internal DPD PKS Kota Bontang. Didalamnya ingin membahas dan meminta klarifikasi yang bersangkutan. Akan tetapi, sepanjang proses tersebut Ma’ruf selalu mangkir dan tidak memenuhi panggilan komisi etik internal partai.

Berdasarkan pembuktian dan keterangan masa persidangan itu, majelis hakim tidak menerima gugatan yang ditujukan kepada PKS.

“Jadi atas dasar itu lah gugatan yang dilayangkan ke klien kami tidak dikabulkan. Sekarang kami siap apapun proses lanjutan yang tetap berpegang teguh dalam peraturan,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid melanjutkan gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nomor 5 Tahun 2019. Kali ini, kegiatan sosialiasi tersebut diadakan di RT 24, Jalan Diponogoro, Gang Taruna, Sangatta utara, Minggu, (28/08/2022).

Kehadiran Harun Al Rasyid disambut hangat warga setempat. Dalam sambutannya, Legislator Komisi I DPRD Kaltim ini menuturkan, Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat penting untuk disosialisasikan karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Dikatakan pula, Perda ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

“Perda ini hadir sebagai akses jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkhusus yang tidak mampu. Artinya, tentu dapat dimanfaatkan secara merata untuk mewujudkan peradilan yang efesien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Legislator yang juga adalah hafidz ini menambahkan, jika masyarakat butuh bantuan hukum, jangan sungkan-sungkan untuk melapor. Tidak perlu khawatir, bantuan tersebut gratis.

“Banyak masyarakat yang belum memahami dan memakai prosedur hukum, padahal negara ini kan menjamin, hak setiap warga negara. Setiap orang sama, tapi dalam penerapan berbeda, sehingga perlu pendampingan,” terangnya.

Politisi dari partai PKS ini menjelaskan, ada dua bentuk bantuan hukum yaitu secara legalitas dan non legalitas.

Secara legalitas, pendampinganya pada tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan dalam proses pemeriksaan di persidangan, dan pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN.

Sementara non legalitas, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik dan penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau drafting dokumen hukum.

Ketika ada tetangga, teman, maupun keluarga yang menghadapi masalah hukum, Harun mengatakan, bisa langsung dibantu dan dijelaskan agar bisa memanfaatkan bantuan hukum dari Pemerintah melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Kaltim, terdaftar dan terakreditasi pada Kemenkumham RI.

“Sampaikan kesana, insya Allah mereka yang mengarahkan,” tandasnya.

Harun berharap, dengan kegiatan Sosper ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa melek akan hukum.

“Harapannya kegiatan sosialisasi perda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di gang Taruna dan sekitarnya. Sosialisasi Perda Ini juga dilakukan agar masyarakat melek akan hukum,” tandasnya .(*)