Author: Admin 4

LATESTBONTANG –  Kota Bontang di Kalimantan Timur memiliki banyak potensi pariwisata yang sayang untuk dilewatkan. Namun, potensi itu belum terwujud secara maksimal karena kurangnya infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, DPRD Bontang mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana di tempat-tempat wisata.

“Kita punya pariwisata, tapi infrastruktur kita belum ada. Kan pariwisata harus didukung dengan peningkatan infrastruktur,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris.

Menurut Agus Haris, sektor pariwisata bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Bontang, terutama menghadapi masa depan pasca migas. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang yang ingin mengembangkan pariwisata dan UMKM.

Agus Haris mencontohkan beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki, seperti jalan menuju Bontang Kuala dan pulau-pulau di sekitar Bontang, tempat parkir, penerangan, dan fasilitas umum lainnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.

“Tahun pertama misalnya benahi infrastruktur Pulau Segajah, Kampung Adat Guntung, Loktuan, dan Bontang Kuala. lengakapi dulu infrastrukturnya habis itu baru dipercantik sehingga orang luar tertarik datang,” ujarnya.

“5 tahun kepemimpinan fokus dulu benahi infrastruktur jadi sudah ada pondasinya ibaratnya. Kemudian pemerintah selanjutnya bisa melanjutkan. Tapi kalau terpilih lagi kan dia lagi yang melanjutkan. Jadi kontinyu,” tambahnya.

Bontang memiliki berbagai macam wisata yang menarik, mulai dari wisata alam hingga wisata kuliner. Beberapa di antaranya adalah Pulau Beras Basah, Bontang Mangrove Park, Pulau Segajah, Pulau Gusung, Selangan dan Tihi-tihi, Bontang Kuala dan lain-lain.

LATESTBONTANG –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta untuk menjadikan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan program kerja di tahun anggaran berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, yang merupakan Politisi Partai Golkar.

Menurut Andi Faiz, DPRD telah memberikan 40 rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada Pemkot Bontang, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkot selama tahun 2022.

“Dari pelaksanaan penggaran inilah banyak rekomendasi yang kita berikan ada 40. Untuk itu harapannya semoga menjadi bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” ujarnya,

Beberapa poin rekomendasi yang dianggap penting dan mendesak untuk direalisasikan adalah:

– Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir, serta menyediakan sarana transportasi untuk tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau Kota Bontang.
– Menindaklanjuti rekomendasi BPKP, BPK, dan LO Kejaksaan Negeri Kota Bontang, mengenai pemanfaatan gedung RSUD Type D.
– Mengelola keuangan dengan baik, meningkatkan SDM di bidang pendidikan, dan mendorong pemanfaatan Rumah Sakit Tipe D.

“Pada hakikatnya semua poin-poin itu penting, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masalah peningkatan SDM di dunia pendidikan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir, hingga hingga dorongan pemerintah soal pmanfaatkan Rumah Sakit Tipe D,” terangnya.

“Semua poin rekomendasi harus diutamakan agar menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ini jadi rujukan di tahun mendatang agar memaksimalkan kinerjanya,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – DPRD Bontang memberikan 40 rekomendasi berupa saran dan masukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, sebagai evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemkot selama tahun 2022. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengharapkan agar Pemkot Bontang melaksanakan rekomendasi tersebut sebagai acuan bahan perbaikan di tahun penganggaran selanjutnya.

“Dari pelaksanaan penggaran inilah banyak rekomendasi yang kita berikan ada 40. Untuk itu harapannya semoga menjadi bahan pertimbangan atau acuan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya,” kata Andi Faizal.

Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa beberapa poin rekomendasi yang diusulkan perlu untuk segera direalisasikan oleh Pemkot Bontang. Misalnya, peningkatan sarana dan prasarana sekolah di wilayah pesisir, sekaligus menyiapkan sarana transportasi bagi para tenaga pendidik yang melaksanakan tugas di pulau-pulau Kota Bontang.

Selain itu, Andi Faizal juga meminta Pemkot Bontang menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Otomatis Kejaksaan Negeri Kota Bontang, terkait pemanfaatan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type D.

“Pada hakikatnya semua poin-poin itu penting, baik itu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, masalah peningkatan SDM di dunia pendidikan, peningkatan Sarpras di sekolah pesisir, hingga hingga dorongan pemerintah soal pmanfaatkan Rumah Sakit Tipe D,” jelasnya.

“Semua poin rekomendasi harus diutamakan agar menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ini jadi rujukan di tahun mendatang agar memaksimalkan kinerjanya,” tambahnya.

Demikian tulisan ulang yang saya buat. Semoga bisa membantu Anda. Jika Anda ingin menulis ulang berita lainnya, silakan beritahu saya. 😊

LATESTBONTANG –  Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengembangkan dermaga pelabuhan Loktuan mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Bontang yang membidangi pembangunan. Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan bahwa pengembangan dermaga pelabuhan Loktuan sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami sangat mendukung rencana pengembangan pelabuhan itu, baik berupa tambahan area sandar untuk kapal pengangkut penumpang ataupun logistik, yang berpotensi sebagai pendapatan daerah. Karena banyak yang bisa didapatkan di area pelabuhan itu,” kata Amir, Jumat (12/5/2023).

Amir, yang berasal dari Partai Gerindra, juga berharap bahwa dengan adanya penambahan dermaga ini, aktivitas di pelabuhan bisa semakin meningkat, terutama karena Bontang akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia juga berharap tidak ada lagi antrean kapal di tengah laut karena keterbatasan luasan dermaga.

“Otomatis pengiriman logistik berpotensi meningkat untuk menunjang kebutuhan di sekitar IKN,” ujarnya.

Amir menambahkan, rencana pengembangan pelabuhan ini sebenarnya sudah lama disuarakan oleh kepala daerah sebelumnya, namun belum terealisasi hingga saat ini. “Semoga cepatlah terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin Syam mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu kajian dari Universitas Indonesia Timur (UIT) terkait regulasi status aset dan kewenangan yang melakukan pengembangan.

Menurut Amiruddin, Pelabuhan Loktuan termasuk dalam kategori pelabuhan pengumpul yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk pengembangannya. Jika hasil kajian seperti itu, maka Pemkot akan mengajukan permohonan kepada pusat.

“Kami masih kaji ini. Tunggu hasilnya seperti apa baru kami akan melangkah,” pungkasnya. (*)

LATESTBONTANG – Anggota DPRD Bontang Bahktiar Wakkang, yang akrab disapa BW, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan perlindungan kepada para nelayan dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa sekitar 3 ribu masyarakat Bontang bekerja sebagai nelayan dan sangat rentan mengalami kecelakaan saat bekerja.

Hal ini ia sampaikan saat rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III DPRD Bontang Dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2022.

“Saya lihat ini belum ada gambaran yang jelas dari Pemkot Bontang, soal bagaimana memberikan perlindungan kepada seluruh nelayan yang ada di kota Bontang,” kata BW, saat intrupsi Rapat Paripurna, Selasa (9/5/2023).

BW, yang berasal dari Partai Nasdem, menilai bahwa dengan pemberian BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah bisa memberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan. Ia mengusulkan agar pemerintah mensubsidi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 15 ribu per bulan per nelayan.

“Kalau misal terjadi apa-apa, contohnya meninggal dunia saat melaut, minimal keluar mereka ada protect. Sehingga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase, mengapresiasi usulan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki nota kesepahaman (MOU) dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sudah mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengatakan bahwa nelayan sudah ada asuransi dari kementerian.

“Kita sudah lama ada MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan pemerintah Bontang mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan karena sebagai daerah yang bermitra dengan BPJS ketenagakerjaan. Dan di Kalimantan Timur Bontang yang terbaik soal protect dan kemitraan bareng BPJS ketenagakerjaan,” jelasnya.

Basri juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pemberian jaminan keselamatan untuk tenaga kerja non formal dan sudah menyampaikan hal itu kepada pimpinan perusahaan di Bontang.

“Untuk jaminan keselamatan bagi tenaga kerja non formal, sebagian sudah disampaikan kepada pimpinan para perusahaan di Bontang,” tuturnya. (*)

LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Perusahaan umum daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang yang belum mampu memberikan deviden bagi pemerintah. Ia mengatakan bahwa Perumda AUJ seharusnya berorientasi pada profit dan pelayanan.

“Sangat disayangkan sekali,” kata Andi Faizal, Senin (8/5/2023).

Andi Faizal, yang berasal dari Partai Golkar, menambahkan bahwa pimpinan Perumda AUJ memiliki tugas berat untuk menata kembali struktur manajemen yang baik, mengingat banyaknya kasus-kasus dan masalah yang pernah terjadi di Perumda. Ia meminta agar pimpinan Perumda AUJ bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap Perumda.

“Kita taulah Perumda AUJ ini banyak kasus-kasus dan masalah. Dan ini jadi tugas berat pimpinan yang baru, bagaimana caranya masyarakat, perusahaan dan pemerintah bisa percaya lagi,” ujarnya.

Andi Faizal juga menyarankan agar Perumda AUJ membuat rencana kerja yang jelas, terutama mengingat Bontang sebagai kota industri yang bisa memanfaatkan potensi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia berharap Perumda AUJ bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah penyangga IKN, seperti melalui PT Laut Bontang Bersinar (LBB) yang memiliki bisnis di bidang kapal dan pelabuhan.

“Perumda bisa menggali potensi itu supaya menghasilkan deviden bagi pemerintah. Kalau Perumda ini sehat bisa manfaatin peluang yang ada di IKN, bisa kesana. Contohnya, dari LBB bisa membuat bisnis-bisnis dari sisi lain pemanfaatan kapal dan dari sisi pelabuhannya,” jelasnya.

Selain itu, Andi Faizal juga mengharapkan agar Perumda AUJ bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang seperti PT Pupuk Kaltim dan Badak LNG sebagai perwakilan pemerintah.

“Jadi sebagai perwakilan representase daerah untuk menghasilkan deviden. Yang penting komunikasi harus baik, Perumda harus bisa menjaga trust baik ke perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Ya dengan harapan mudah-mudahan di tahun 2023 ini, sudah bisa ada profit lah. Apalagi kan sudah setahun menjabat sudah bisa ada profit lah,” pungkasnya. (*)