Advertorial

Fbr Harapkan Pemasangan CCTV Meminimalisir Tindakan Kejahatan dan Meningkatkan Keamanan

Advertorial, DPRD Bontang·August 3, 2023

Bontang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, melalui anggota Faisal Fbr, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya aksi kejahatan dengan memasang Closed Circuit Television (CCTV) di wilayah tertentu. Dalam upayanya meningkatkan keamanan masyarakat, Faisal Fbr berharap setiap jalan di Bontang dilengkapi dengan kamera pengawas, terutama di titik-titik yang rawan terjadi kejahatan.

“Pemasangan kamera CCTV dapat meminimalisir tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat di Bontang,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan kejahatan seringkali sulit diidentifikasi dan diusut pelakunya. Oleh karena itu, pemasangan CCTV di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu memantau situasi dan mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih efektif.

Selain mengusulkan pemasangan CCTV baru, Faisal juga mengingatkan pentingnya perawatan terhadap CCTV yang sudah ada. Ia menyoroti kasus dimana aksi kejahatan tidak dapat terungkap karena CCTV yang seharusnya mendokumentasikan kejadian tersebut ternyata tidak berfungsi.

“Contohnya, kejadian kemarin dimana seorang ibu kehilangan dompetnya di motor. Meskipun ada CCTV milik Kelurahan Loktuan, namun karena tidak berfungsi, dokumentasi kejadian tidak dapat diambil. Hal ini tentu merugikan upaya penanganan kejahatan,” terangnya.

Pemasangan CCTV di wilayah yang rawan kejahatan diharapkan akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kriminal dan memberikan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat Bontang. Dengan dukungan teknologi, diharapkan pula bahwa kejahatan bisa ditekan dan situasi keamanan semakin terjaga.

Agus Haris Apresiasi Kontribusi CSR Perusahaan dalam Program Bantuan Rumah Layak Huni

Advertorial, DPRD Bontang·August 3, 2023

Bontang. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, dengan tulus memberikan apresiasi terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang telah menyalurkan bantuan sebanyak 18 unit rumah layak huni senilai Rp2 miliar. Penyaluran bantuan ini dianggap sebagai langkah konkret dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Agus Haris menyatakan harapannya agar di masa mendatang tidak akan ada lagi rumah yang tidak layak huni di wilayah Bontang. Wilayah buffer zone seperti Loktuan, Guntung, dan Kampung Sidrap khususnya menjadi perhatian, dan Agus mengapresiasi PT Pupuk Kaltim atas upaya konsisten mereka dalam mendampingi masyarakat di wilayah tersebut dan memberikan bantuan yang berarti.

“Saya pribadi sangat berterima kasih kepada PT Pupuk Kaltim yang selalu bersama dengan masyarakat di zona buffer, dan selalu mendukung masyarakat kecil. Saya berharap perusahaan-perusahaan lain dapat mengambil contoh dari hal ini,” ungkapnya.

Keberhasilan penyaluran bantuan 18 unit rumah layak huni ini mencerminkan kerjasama yang erat antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah Bontang.

Bantuan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kolaborasi yang konstruktif antara sektor bisnis dan pemerintah untuk mengatasi tantangan sosial dan memajukan masyarakat. Dengan langkah-langkah nyata seperti ini, diharapkan masyarakat Bontang akan semakin mendapatkan manfaat positif dari perkembangan dan pertumbuhan wilayah mereka.

Ardiansyah Minta Perusahaan Batu Bara Ikut Sumbang Pajak

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 3, 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelolaan, dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Wilayah Kutim dan Kantor Samsat Bersama Sangatta, serta Kantor Bersama Samsat Pembantu Paten Kecamatan Kaubun, pada Rabu (2/8/2023).

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, di gedung baru yang berlokasi di Jalan AW Syahranie Kawasan Bukit Pelangi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman juga meminta perusahaan batu bara yang berstatus IUPK di Kutim untuk ikut menyumbang pajak.

“Saat ini, hanya PT KPC saja yang berkontribusi, saya harap perusahaan lainnya juga dapat ikut berkontribusi,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, Kutim menyumbang pajak sebesar Rp2,3 triliun.

“Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur,” kata Ardiansyah.

Ia menambahkan, Kutim merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara. Namun, kontribusi pajak dari sektor pertambangan masih belum optimal.

“Kita berharap, dengan diresmikannya kantor baru ini, perusahaan batu bara yang berstatus IUPK di Kutim dapat semakin sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah juga berharap, perusahaan batu bara dapat turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan perusahaan batu bara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya,” tandasnya. (*)

Pemkab Kutim Resmikan Kantor UPTD PPRD dan Samsat, Ardiansyah Harapkan Meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan Daerah

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 3, 2023

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, di gedung baru yang berlokasi di Jalan AW Syahranie Kawasan Bukit Pelangi.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersyukur atas diresmikannya kantor baru tersebut. Ia berharap, dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat dan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat meningkat.

“Semoga dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah juga berharap, kantor baru ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

“Semoga kantor baru ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan daerah,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, Kutim menyumbang pajak sebesar Rp2,3 triliun.

“Kutim merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Kalimantan Timur,” kata Ardiansyah.

Pemkab Kutim berharap, dengan adanya kantor baru ini, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (*)

Buka Camat Cup 2023 Rantau Pulung, Bupati Ardiansyah Gelorakan Salam Olahraga

Advertorial, Headline, Olahraga, Pemkab Kutai Timur·August 3, 2023

LATESTBONTANG – Turnamen olahraga Camat Cup 2023 di Kecamatan Rantau Pulung (Ranpul), dibuka Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, Selasa (1/8/2023). Bupati menyambut baik kegiatan ini.

Bupati Ardiansyah menggelorakan salam olahraga yang disambut seruan serupa dari para atlet, penonton maupun para hadirin.

Menurutnya, gelaran Camat Cup 2023 merupakan momentum tepat, sebagai persiapan menyambut HUT RI sekaligus Bupati Cup yang juga akan digelar pada tahun ini.

Bupati Cup 2023, kata dia, akan diikuti cabang olahraga sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, maupun panjat tebing, burung berkicau hinga olahraga panco. Ia berharap semua turnamen olahraga dapat melahirkan atlet lokal Kutim yang berprestasi.

“Ini memang sengaja kita lakukan dalam rangka untuk mendorong pretasi atlet asli daerah. Dari awal memang di kecamatan, kita menjaring dan melihat bagaimana potensi atlet kita yang ada di Kutim ini,” ucap Ardiansyah.

Ardiansyah mengucap syukur karena perhelatan Camat Cup sudah mulai digalakkan dan dilaksanakan diberbagai kecamatan di Kutim. Selain Camat Cup kali ini, agenda serupa sebelumya juga dilaksanakan di Kecamatan Kaliorang, lalu akan menyusul di Kecamatan Sandaran.

“Oleh karenanya pada saudara-saudara yang hadir disini, apakah mewakili klub apakah mewakili desa atau mewakili sekolah, intinya saudara tetap akan bermain di dalam timnya, apakah permainan sepak bola, bola voli, silahkan saudara-saudara terus tingkatkan prestasi dan tingkatkan permainan, ikuti arahan-arahan pelatih. Mengapa begitu, karena kita akan lihat terus perkembangan atlet-atlet asli Kutim” ujarnya.

Ardiansyah mencontoh atlet panjat Tebing Kutim dari berbagai jenjang pendidikan yang sukses meraih medali emas terbanyak pada Porprov Kaltim 2022.

“Terima kasih atlet panjat tebing, semua atletnya asli dari Kutim,” tuturnya.(adv/Irs).

Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim Gelar FGD Mitigasi Risiko Isu-isu Pendidikan

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 2, 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar fokus group discussion (FGD) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (1/8/2023). FGD tersebut membahas mitigasi risiko isu-isu pendidikan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, isu-isu pendidikan perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi masalah yang serius.

“Kita harus bisa mitigasi risiko isu-isu pendidikan, agar tidak mengganggu proses pembelajaran,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah berharap, FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim.

“Kami berharap, melalui FGD ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk mengelola isu-isu pendidikan di Kutim, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik,” ujar Ardiansyah.

Pada FGD tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai isu-isu pendidikan yang perlu dimitigasi.

Salah satu isu yang dibahas adalah isu mutu pendidikan. Para peserta menilai, isu mutu pendidikan perlu dimitigasi dengan meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan.

“Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Guru harus memiliki kompetensi yang mumpuni untuk dapat mengajar dengan baik,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu disparitas pendidikan. Para peserta menilai, isu disparitas pendidikan perlu dimitigasi dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kutim.

“Pemerataan akses pendidikan penting untuk memastikan bahwa semua anak di Kutim dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar salah satu peserta FGD.

Selain itu, para peserta juga membahas isu-isu pendidikan lainnya, seperti isu gizi, kesehatan, dan mental peserta didik. Para peserta menilai, isu-isu tersebut juga perlu dimitigasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mitigasi risiko isu-isu pendidikan di Kutim. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kutim dan BPMP Kaltim. (*)

Melangkah Menuju Rencana Lingkungan Berkelanjutan: Pemkab Kutim Gelar Ekspose Kajian D3LH

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 2, 2023

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur menyelenggarakan ekspose Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3LH) di Hotel Royal Viktoria pada Senin (31/07/2023).

Kolaborasi antara DLH Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) Kalimantan Timur, dan tim Penyusun dari LP3M Universitas Mulawarman Samarinda menjadi pilar keberhasilan acara ini.

Berbagai pihak hadir dalam ekspose tersebut, termasuk perwakilan pemerintahan, lembaga masyarakat, dan akademisi. Mereka berkumpul untuk memaparkan hasil penyusunan kajian mendalam terkait D3LH di wilayah Kutim.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyoroti pentingnya ekspose ini sebagai wujud komitmen nyata Pemkab Kutim dalam menjaga harmoni antara pembangunan dan lingkungan hidup. Ia mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan serta mengambil bagian dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Armin, Kepala DLH Kutai Timur, mengungkapkan bahwa kajian ini meliputi analisis dampak lingkungan, kapasitas ekosistem, dan strategi-strategi untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, dokumen ini memberikan dasar penting dalam perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, yang menjadi landasan untuk Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di masa mendatang.

Dengan ekspose Kajian D3LH ini, Pemkab Kutim memberikan bukti konkret tentang tekadnya dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan cita-cita Kutai Timur sebagai wilayah yang berkelanjutan dan lestari. (*)

10 Parpol di Kutim Terima Bantuan Keuangan Rp461 Juta, Berikut Detail Bantuannya

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 2, 2023

Sebanyak 10 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kutai Timur (Kutim) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kutim sebesar Rp461 juta.

Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD Kutim tahun 2019.

Berikut adalah rincian bantuan keuangan parpol di Kutim:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp17.858.560
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Rp47.132.316
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Rp39.933.432
Partai Golongan Karya (Golkar): Rp81.915.372
Partai Nasional Demokrat (NasDem): Rp47.564.748
Partai Berkarya: Rp23.162.832
Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp34.885.620
Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp109.582.704
Partai Amanat Nasional (PAN): Rp19.930.680
Partai Demokrat: Rp39.506.544

Bantuan keuangan parpol tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan pendidikan politik, sosialisasi program pemerintah, dan kegiatan sosial.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, bantuan keuangan parpol merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap parpol. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya.

“Bantuan keuangan ini diberikan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik, sehingga parpol dapat menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, bantuan keuangan parpol juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.

“Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi,” kata Ardiansyah. (*)

Bantuan Keuangan Parpol, Bentuk Kemitraan Pemerintah Daerah dan Parpol

Advertorial, Pemkab Kutai Timur·August 2, 2023

Bantuan keuangan parpol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kemitraan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, kemitraan tersebut juga diharapkan dapat mendorong parpol untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Bantuan keuangan ini merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol. Dengan kemitraan ini, diharapkan parpol dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik,” ujar Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, bantuan keuangan parpol dapat digunakan oleh parpol untuk berbagai keperluan, termasuk kegiatan pendidikan politik. Kegiatan pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.

Selain itu, bantuan keuangan parpol juga dapat digunakan oleh parpol untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Parpol dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi daerah.

“Saya berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol dapat terus ditingkatkan,” kata Ardiansyah. (*)

Pemkot Bontang Gelar Pelatihan Kelana untuk Meningkatkan Kewaspadaan Warga

Advertorial, Diskominfo Bontang·August 2, 2023

Bontang. Pemerintah Kota Bontang, melalui Kelurahan Bontang Kuala, mengadakan Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana) pada Rabu (2/8/2023) pagi. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kelurahan Bontang Kuala dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wali Kota Bontang, Basri Rase, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Amiluddin.

Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, yang memberikan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak dalam terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutannya, Wali Kota menyatakan bahwa Kota Bontang adalah salah satu daerah yang diakui dalam penanggulangan bencana.

“Saya sering sampaikan di berbagai forum terkait tanggap bencana. Karena Bontang dianggap mampu dan bisa mengelola Kota Bontang dengan berbagai kondisi yang sangat resistan terhadap bencana, tapi mampu diatasi dengan baik,” ucapnya.

Basri Rase juga menekankan pentingnya meningkatkan peran serta serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Kota Bontang. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat.

Lurah Bontang Kuala Suiza Ixan Saputro, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan warga, mengingat Bontang Kuala adalah daerah yang rawan banjir. Pelatihan tersebut berfokus pada dua materi utama, yaitu kesiapsiagaan dalam kondisi darurat, termasuk banjir rob dan penanganan kebakaran, serta penanganan hewan liar.

“Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh 85 peserta dari Kelurahan Bontang Kuala. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar warga dapat memiliki keterampilan dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka,” terangnya.