Advertorial

Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban bersama, baik dari pemerintah daerah maupun perusahaan swasta. Hal ini disampaikan Wabup usai menghadiri kegiatan CSR Gathering yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (01/08/2023).

“Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur itu kewajiban semua,” ujar Kasmidi. “Mau itu jalan, jembatan, pendidikan, keagamaan, maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan-pelatihan,” imbuhnya.

Menurut Wabup, kegiatan CSR Gathering ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menghimpun laporan kegiatan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim. Dari laporan tersebut, pemerintah daerah akan menentukan program-program CSR yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kutim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Kasmidi.

Wabup juga mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan di Kutim dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu contohnya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang telah banyak mengirim generasi muda Kutim untuk mengikuti pelatihan terkait pengembangan SDM.

“Kami berharap perusahaan-perusahaan lainnya juga dapat mengikuti jejak KPC,” harap Wabup.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan perusahaan-perusahaan agar melaporkan kegiatan CSR mereka secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai.

“Kita tidak ingin ada lagi perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan dana CSR,” tegas Wabup.

Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan kewajiban semua pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Kasmidi saat memberikan sambutan dalam kegiatan CSR Gathering yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada 1 Agustus 2023 lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 12 perusahaan yang beroperasi di Kutim.

“Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan kewajiban semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah,” kata Kasmidi.

Menurut Kasmidi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah operasinya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Perusahaan harus berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar,” tegas Kasmidi.

Pada kesempatan tersebut, Kasmidi juga menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan CSR Gathering. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kutim.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan,” harap Kasmidi. (*)

Hotel Royal Viktoria menjadi saksi pembukaan ekspose hasil Penyusunan Dokumen Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (D3LH) di Kutai Timur pada Senin (31/07/2023). Acara ini, yang menjadi bukti nyata komitmen pelestarian lingkungan, diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur, didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) Kalimantan Timur, serta tim Penyusun dari LP3M Universitas Mulawarman Samarinda.

Kehadiran beragam pihak, mulai dari perwakilan instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi, menjadi bukti pentingnya ekspose ini sebagai langkah nyata dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Kutai Timur.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam pidatonya menggarisbawahi pentingnya acara ini sebagai pedoman dalam memandu pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Ia juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan dan masa depan generasi mendatang.

“Komitmen untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup harus menjadi bagian dari identitas kita,” ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Ekspose Kajian D3LH ini memberikan pandangan mendalam tentang langkah-langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Armin, Kepala DLH Kutai Timur, menjelaskan bahwa kajian ini mencakup analisis dampak lingkungan dan kapasitas ekosistem. Dokumen ini menjadi tonggak awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang nantinya akan menjadi dasar bagi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang lebih rinci.

Melalui ekspose kajian D3LH ini, Pemkab Kutim tidak hanya mengungkapkan tekadnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membangun pijakan kuat untuk pembangunan yang lebih baik dan lestari di Kutai Timur. (*)

Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menilai besaran bantuan keuangan parpol di Kutim sebesar Rp2.772 per suara sah sudah mendekati keadilan. Besaran tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Ardiansyah mengatakan, bantuan keuangan parpol merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap parpol. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya.

“Besaran bantuan tersebut sudah mendekati keadilan, karena pekerjaan partai politik sangat besar. Partai politik memiliki banyak tanggung jawab, mulai dari pemilu, pendidikan politik, hingga keikutsertaan dalam pembangunan daerah,” kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, bantuan keuangan parpol dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan pendidikan politik, sosialisasi program pemerintah, dan kegiatan sosial.

Bantuan keuangan parpol juga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas parpol, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik.

“Saya berharap bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk mendukung fungsinya,” kata Ardiansyah. (*)

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kutim. Bantuan keuangan tersebut sebesar Rp461 juta, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim, yang digelar di Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) di Ruang Tempudau, Bukit Pelangi Senin (31/07/2023).

Bantuan keuangan parpol merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap parpol. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik dan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Pada tahun 2023, bantuan keuangan parpol di Kutim diberikan kepada 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kutim. Bantuan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD Kutim tahun 2019.

Besaran bantuan keuangan parpol di Kutim sebesar Rp2.772 per suara sah. Besaran tersebut sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Bantuan keuangan parpol di Kutim diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di daerah tersebut. Bantuan tersebut dapat membantu parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik.

Partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi. Parpol dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.

Dengan pendidikan politik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Masyarakat dapat mengetahui haknya untuk memilih dan dipilih, serta dapat mengetahui kewajibannya sebagai warga negara.

Bantuan keuangan parpol juga diharapkan dapat mendorong parpol untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Parpol dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi daerah.

Kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol penting untuk menjaga stabilitas politik dan pembangunan daerah. Bantuan keuangan parpol merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan parpol.

Dengan bantuan keuangan tersebut, diharapkan parpol dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kutim. (*)