Advertorial

Bontang. Maraknya kehadiran pengemis dan gelandangan di jalanan Kota Bontang telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Fenomena ini semakin memprihatinkan ketika beberapa di antara mereka terlibat dalam tindakan mengamuk jika tidak mendapatkan uang.

Pengemis dan gelandangan seringkali dianggap sebagai gejala sosial yang memanfaatkan aktivitas meminta-minta sebagai sumber pendapatan utama mereka. Mereka berkeliaran di berbagai lokasi di kota dan meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat.

Selain itu, muncul juga fenomena yang mencolok, yaitu maraknya pengemis yang mengenakan kostum badut. Para pengemis badut ini kerap berada di persimpangan jalan, lampu merah, dan pom bensin, sementara hanya meminta uang tanpa memberikan layanan atau pertunjukan seperti badut pada umumnya.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bontang telah bergerak cepat dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam kerjasama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang dan Satpol PP Kota Bontang, langkah-langkah konkrit telah diambil untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan bimbingan sosial kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan bimbingan kepada mereka agar dapat mengubah kondisi hidup mereka, meninggalkan aktivitas gelandangan dan pengemis, serta mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih produktif.

Dalam kerjasama ini, Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan, sedangkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memberikan pendekatan rehabilitasi sosial kepada individu yang terlibat dalam praktik gelandangan dan pengemis.

Melalui kerjasama ini, Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk menciptakan kota yang tertib, mandiri, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya. Diharapkan bahwa dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, fenomena maraknya pengemis dan gelandangan dapat diatasi, dan mereka dapat mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup mereka menuju yang lebih baik.

LATESTBONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar diseminasi audit kasus stunting ke-1 tahun 2023. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menurunkan angka stunting di Kota Bontang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Syahruddin mengatakan, diseminasi audit kasus stunting ini merupakan diseminasi pertama yang dilaksanakan di Kalimantan Timur. Lokus audit kali ini adalah Kelurahan Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah.

“Tahun 2045 disebut tahun generasi emas jadi di masa depan mereka diharapkan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas. Maka ini jadi fokus kita bersama untuk mengentaskan stunting di Bontang,” ujar Syahruddin.

Menurut Syahruddin, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan keluarga juga sangat penting untuk mencegah stunting. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sanitasi serta air minum.

Tim pakar berkesempatan memaparkan hasil audit yang telah dilakukan. Dari hasil audit, ditemukan tiga ibu hamil beresiko dan tiga calon pengantin (catin) beresiko.

Untuk ibu hamil, diupayakan untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup, tablet tambah darah, asi eksklusif, dan makanan pendamping asli. Sedangkan untuk catin, diupayakan untuk mendapatkan pengetahuan terkait keluarga berencana, pemeriksaan kesehatan pra nikah, pendampingan bagi keluarga beresiko stunting, bantuan tunai bersyarat, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta pengetahuan terkait stunting dan pola hidup bersih.

Pemerintah berharap, dengan adanya audit kasus stunting ini, dapat dilakukan tindak lanjut dan evaluasi untuk menurunkan angka stunting di Kota Bontang. (*)

Bontang. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Kota Bontang menyelenggarakan Penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kota Bontang. Lomba BBGRM ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2023, dengan setiap kecamatan diwakili oleh dua kelurahan.

Tujuan utama dari penyelenggaraan lomba BBGRM adalah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di wilayah setempat. Lomba ini melibatkan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Peserta lomba, yang diwakili oleh kelurahan-kelurahan di setiap kecamatan, berkompetisi untuk menunjukkan tingkat partisipasi dan prestasi tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mereka diuji dalam kemampuan berkolaborasi, berkontribusi pada kebaikan bersama, dan berinovasi dalam upaya memajukan wilayah mereka.

Lomba BBGRM bukan hanya ajang kompetisi semata, tetapi juga merupakan wadah untuk memperkuat ikatan sosial antarwarga dan membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat. Lomba ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik dalam kegiatan gotong royong.

Pemenang dari Lomba BBGRM akan menjadi perwakilan Kota Bontang dalam lomba serupa di tingkat Provinsi. Mereka juga akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat berikutnya, yang akan menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di tingkat komunitas.

Lomba BBGRM menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bontang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat hubungan sosial antarwarga. Diharapkan bahwa lomba ini akan terus menjadi sarana untuk memupuk dan menjaga semangat gotong royong serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Bontang.