Headline

LATESBONTANG – Namanya Tenun Rakat. Kain tenun asal Kutai Timur (Kutim) ini telah mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim).

Menariknya, kain Tenun Rakat ini diriwayatkan awalnya berasal dari Bupati Kutim pertama H. Awang Faroek Ishak, yang kemudian diserahkan kepada warga Desa Kaliorang dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Rusmince.

Adalah Tirah Satriani yang tercatat sebagai pencipta kain Tenun Rakat khas Kutim ini yang mengisahkan hal tersebut, usai menerima langsung Sertifikat KIK itu dari Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan dalam acara Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Mobile Intellectual Property Cling, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (20/6/2023). Ia mengatakan, Tenun Rakat itu bermula pada tahun 2013.

“Tenun Rakat ini sedikit berbeda dengan kain tenun pada biasanya, karena proses pembuatan tenun rakat dibuat dengan cara diikat secara langsung,” ujar Tirah.

Wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim itu mengungkapkan, setelah tersendat karena keterbatasan fasilitas dan informasi, di tahun 2020 dirinya melanjutkan desain motif abstrak tersebut ke desain motif yang lebih siap untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif. Desain motif Tenun Rakat terus dikembangkan agar menjadi kain khas Kutim.

Bagi Tirah Satriani, selembar kain tak hanya menyajikan tentang keindahan semata. Selembar kain pun berbicara tentang falsafah atau filosofi, hikayat, kebudayaan serta seluk-beluk kehidupan.

“Kenapa diberikan nama Tenun Rakat, nama ini diambil dari bahasa Kutai yaitu Rakat yang memiliki arti bersatu. Kain tenun Rakat melambangkan persatuan, gotong royong dan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Tirah Satriani mengaku, sekarang motif kain tenun Rakat sudah berhasil dipromosikan di berbagai event dan dua tahun terakhir ini, tenun Rakat sudah diikutkan pada event Indonesia Fashion Week.

“Kami ingin tenun ini menjadi ciri khas Kutai Timur, makanya kami (Dispar Kutim) berinisiatif daftarkan tenun ini agar memiliki sertifikat KIK dan alhamdullilah Tenun Rakat sudah menjadi khas Kutim dan ini berlaku selama 70 tahun,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain kain Tenun Rakat, Tari Hudoq juga memperoleh Sertifikat KIK dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. (adv).

LATESBONTANG – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman hadiri dan berdialog dengan para petani di kawasan Jalan Simono, Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (13/6/2023).

Ardan kholis, selaku ketua Kelompok Tani yang sempat berdialog dengan Bupati menyatakan, petani di Jalan Simono terkendala maslah banjir. Saat banjir besar, lahan kelompok tani tenggelam.

“Langsung saja saya sampaikan kepada Bapak Kepala PU di sini, ada kendala yang sangat krusial terkait apabila banjir besar, beberapa lahan anggota kami tenggelam,” ujarnya.

Ardan Kholis menilai penyebab banjir juga disebakan oleh drainase yang tak optimal sesuai fungsi. Pasalnya, sebagian dari warga menggunakan saluran utama drainase sebagai tempat budi daya ikan.

“Kurang tepat pemanfaatannya karena parit-nya dibendung. Karena hal itu, air di saluran parit, drainase utama mengalirnya tidak maksimal. Sehingga ada kurang lebih setengah hektar tanaman kol, brokoli yang gagal panen pada saat puasa kemarin dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hingga jutaan rupiah,” bebernya.

Di lain sisi, Ardan Kholis mengeluhkan
masalah ketersediaan pupuk bersubsidi pagi petani. Ia mengaku persolan tersebut sudah sering kali dikomunikasikan dengan petugas PPL. Bahkan telah mengudang salah satu kios penyedia pupuk, namun tidak hadir pada saat ini

“Pupuk subsidi sudah kaya ‘setan’. Pagi datang, sorenya sudah tidak ada. Kalau ada pun dipersulit untuk memperolehnya,” keluhnya.

Selain itu, Ardan Kholis juga mengeluhkan maslah penggunaan KTP yang seharusnya menjadi syarat pengambilan pupuk subsidi lantaran dinilai tidak dapat digunakan sesuai yang seharusnya.

Menjawab penggunaan drainase jadi kolam ikan, Bupati Ardiansyah Sulaiman langsung memerintahkan Dinas Pertanian untuk meninjau langsung ke lapangan.

“Saya perintahkan kepada dinas pertanian untuk survei kelapangan, apakah betul itu menjadi salah satu penyebab air itu tidak bisa mengalir, karena itu harus dipastikan dulu, sebelum memvonis,” ucapnya.

Terkait keluhan pupuk subsidi, dijawab oleh kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP). Dyah Ratna Ningrum. “Untuk terkait  pupuk subsidi ini kios-nya tidak datang, nanti kami akan evaluasi ke kios-nya,” tegasnya.

Dyah menambahakan, prosedur yang boleh menerima pupuk subsidi, hanya tanaman hortikultura. Selain itu, sayuran. Yang lainnya tidak dapat akses. Dia menyebut hanya ada 3 tanaman hortic saja, seperti cabe, bawang bawang merah, dan bawang putih.

“Untuk itu data akan dimasukan dalam   ERD (Entity-Relationship Diagram) KK dan akan diinput, untuk kelompok tani yang sudah terdaftar di dalam simluhtan. Diinput berdasarkan nik sehingga tidak ada yang dapat doubel,” pungkasnya. (adv).

LATSEBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dalam rapat paripurna dewan, Rabu (14/06/2023).

Nota pengantar tersebut disampaikan Asisten II Perekonomian dan pembangunan Zubair yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Dalam paparannya, Zubair mengatakan, nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun 2022 sebagai salah satu kewajiban konstitusional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.Hal ini sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

“Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,” ucap Zubair.

Zubair menyatakan, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun Anggaran 2022, yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutim Tahun 2022-2026.

LKPJ, kata dia, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas partisipasi mereka dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi yang berkembang berdasarkan ciri serta karakteristik daerah Kabupaten Kutai Timur.

Zubair menjelaskan, laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutim Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi keuangan.

“Informasi keuangan ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan daerah,” pungkasnya.

Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II DPRD Kutim H. Arfan. (adv).

LATESBONTANG – Camat Teluk Pandan, Anwar turut angkat bicara menyikapi persolan sengketa lahan antara Kelompok Tani Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri. Ia menyangkan pimpinan perusahaan tersebut tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang difasilitasi DPRD.

“Pada hari ini kami sangat sayangkan, tidak ikut pimpinan perusahaan PT Indominco Mandiri yang bisa mengambil keputusan terkait persoalan lahan warga ini, yang sudah hampir 20 tahun lamanya belum selesai,” ucap Anwar, di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (13/06/2023).

Dia mengatakan, sebelumnya pernah dilakukan mediasi antara pihak kelompok tani dengan perusahaan terkait sengketa lahan tersebut. Dalam pertemuan itu, masalah sudah mulai mengerucut.

“Waktu itu yang menangani langsung Camat sebelumnya pak Amir dan memang pernah kita mediasi. Pada saat itu kelompok tani menyampaikan sekian ganti ruginya, kemudian dari pihak perusahaan waktu itu tidak menolak, tetapi mempertimbangkan yang disampaikan oleh kelompok tani,” ungkapnya.

Meski begitu, Anwar mengaku tidak mengetahui kronologis secara pasti awal persoalan lahan Kelompok Tani Karya Bersama dengan pihak perusahaan PT Indominco.

“Harapan saya dalam pertemuan ini, kelompok tani kita tidak dirugikan dan pihak perusahaan juga tidak di rugikan. Terkait rencana perusahaan yang akan membawa persoalan ke meja hijaukan perlu dipikir dulu oleh pihak perusahaan, karena kasihan masyarakat kita,” pungkasnya. (adv).