Headline

LATESTBONTANG, OPINI –  Setiap tahunnya, pada tanggal 30 September dikenal sebagai hari pemberontakan G30S/PKI atau Gerakan 30 September PKI (Partai Komunis Indonesia). Peristiwa tersebut sangat memberikan luka yang sangat mendalam dan meninggalkan trauma bagi warga Indonesia, khususnya yang hidup pada masa itu. Latar belakang dari peristiwa ini adalah karena ingin menggulingkan atau merebut kekuasaan dari penguasa pada masa itu. Tulisan ini bukan menulis tentang sejarah peristiwa ini, tetapi pelajaran dari sisi hukum hak asasi manusia dan menyinggung sedikit tentang dinamika politik hukum di Indonesia yang dapat diambil agar peristiwa kelam ini kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi.

Salah satu yang terkenal dalam peristiwa ini adalah pembantaian terhadap Perwira Tentara Republik Indonesia dan pembunuhan yang terjadi dimana-mana. Pembantaian dan pembunuhan sudah termasuk salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Selain dari sisi hak asasi manusia, peristiwa ini juga menggambarkan dinamika suatu negara yaitu penggulingan kekuasaan pada pemerintahan dan juga karena ingin suatu ideologi kominusme mendominasi negara ini. Hal itu menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan juga PKI dan juga tindakan makar atau pengkhianatan terhadap bangsa dengan ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi Komunis yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia baik secara filosofis maupun sosiologis.

Hingga saat ini, masih banyak korban dari peristiwa tersebut yang belum mendapatkan keadilan. Walaupun memang banyak terjadi pelanggaran HAM tetapi pada kenyataannya, undang-undang mengenai HAM belum ada, Undang-undang mengenai HAM baru terbentuk pada tahun 1999 dan tahu 2000 yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Seperti kita ketahui bahwa Di Indonesia berlaku asas legalitas yang di mana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya bahwa walaupun memang peristiwa G30S PKI memang banyak terjadi pelanggaran HAM, tetapi saat tempos delicti tidak ada yang mengatur maka tidak dapat dipidana. Mengingat UU tentang HAM baru ada setelah 34 tahun peristiwa berlalu tetapi tetap tidak dapat dipidana karena adanya asas non retroaktif atau hukum berlaku tidak surut. Sesuai dengan Pasal 28 I UUD RI tahun 1945 bahwa selain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain ada juga hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Asas non retroaktif dapat dikesampingkan dengan menggunakan asas retroaktif atau hukum berlaku surut yang hanya berlaku di keadaan darurat dan khususnya untuk peritiwa pelanggaran HAM. Untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi disaat UU tentang HAM atau UU tentang Pengadilan HAM belum diundangkan, maka akan tetap mendapatkan keadilan melalui pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida.

Pengaruh yang diberikan oleh peristiwa ini di masa sekarang adalah dengan adanya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia yang menyatakan bahwa apapun yang berhubungan PKI seperti organisasi paham komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang baik di pusat maupun di daerah-daerah hingga organisasi yang sepaham atau dibawahnya. Selain itu, terjadinya diskriminasi terhadap keturunan PKI yang tidak dapat mendaftar sebagai prajurit TNI, dan dilarangnya penayangan film G30S PKI.

Pelajaran yang dapat dipetik bahwa dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara agar tetap utuh dan solusi umum seperti saling menghormati sesama manusia agar tidak terjadinya pelanggaran HAM karena pelanggaran HAM itu terjadi dikarenakan kurangnya rasa hormat kepada sesama manusa. Dan untuk pemerintah Indonesia dapat memberikan sosialisasi maupun pencerdasan mengenai kesadaran hukum dan juga keutuhan negara dan rasa patriotisme dan nasionalisme kepada masyarakat Indonesia agar peristiwa ini tidak akan terjadi lagi kedepannya. (*)

Oleh : Monas

Indonesia telah merdeka sejak proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara tetangga maupun dunia. Indonesia berdiri dengan berasaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu, apa arti merdeka?

Merdeka artinya bebas. Bebas dalam arti masyarakat tidak lagi mengalami berbagai macam penindasan dan kedzoliman bangsa asing maupun bangsa sendiri.

Merdeka berarti sejahtera, sebagaimana diamatkan dalam Alinea ke-IV pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi,”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum…”. Masyarakat sejahtera artinya terbebas dari kemiskinan, dapat menikmati pendidikan, memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dan berekspresi di depan public, tidak ada diskriminasi ras, suku, budaya, agama, gender dan golongan termaksud diskriminasi dalam  hal akses hukum.

78 tahun Merdeka, apakah rakyat Indonesia merasakan merdeka dalam arti yang sebenarnya? Meskipun telah bebas dari jajahan dan intervensi dari negara lain, tetapi Indonesia masih tetap terjajah dalam negeri sendiri dan oleh bangsa Indonesia sendiri, terutama dalam akses hukum.

Adanya perbedaan akses hukum antara si kaya dan si miskin telah mengingkari makna merdeka bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adanya perbedaan akses hukum juga telah menyalahi prinsip kemanusiaan di dalam hukum humaniter yaitu asas “equality before the law”, bahwa setiap orang sama di mata hukum. Selain itu, realita penegakan hukum di negara ini juga menyalahi pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya”.

Ungkapan , ‘Lo punya uang, lo punya kuasa’, memang benar adanya. Mari berkaca pada kasus terbaru, kasus penembakan polisi dirumah polisi oleh jenderal polisi pada bulan Juli 2022 lalu. Dimana, MA mengabulkan permohonan kasasi terpidana dengan nomor perkara 813K/Pid/2023 dan memotong pidana yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.[1] Kejahatan besar yang sudah terbukti masih bisa mengelak dari hukuman yang sudah seharusnya

Mengigat kembali kasus nenek  asyani  yang tua dan miskin harus dipenjara karena dituduh mencuri pada tahun 2015 atau kasus “membela diri dari begal malah jadi tersangka” headline berita seperti ini tentu sudah tidak asing lagi di negara ini.[2] Selain itu banyak kasus-kasus lain yang tidak di proses oleh kepolisian hanya karena pelapor adalah orang biasa yang tidak punya uang dan kuasa. [3]Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih media sosial sebagai sarana awal agar kasusnya dapat diproses, sehingga terkenal tagar “No viral, no justice”. Fakta bahwa Hukum  hanya bertindak adil dan tegas kepada masyarakat miskin dan menutup mata terhadap orang yang ber uang dan punya kedudukan, semakin membuktikan bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah tumpul keatas.

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi penyebab susahnya akses hukum di indonesiap bagi masyarakat biasa, yaitu Lemahnya penegakan hukum, hal ini dapat dilihat dari pembuatan UU dengan pasal-pasal kontroversi dan lebih berpihak pada penguasa. UU kontroversi terbaru dapat dilihat pada pasal-pasal KUHP baru dan UU Cipta Kerja. Selain itu penegakan hukum yang diwarnai dengan uang, sehingga banyak kasus suap, korupsi yang menjerat aparat penegak hukum, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian, berdasarkan survey Nasional LSI pada bulan Februari 2023 dalam penegakan hukum, kepercayaan (sangat+cukup percaya) terhadap Kejaksaan paling tinggi (72.5%), sementara Kepolisian paling rendah, 64% cukup atau sangat percaya. Selain itu, trendingnya tagar “percuma lapor polisi” dan fakta bahwa banyak masyarakat yang lebih banyak menaikan kasusnya di medsos agar cepat di proses oleh pihak kepolisian.

Selain itu, Ketidaktahuan masyarakat akan hukum membuat banyak masyarakat binggung dalam mengambil Tindakan, mudah percaya,   terutama pada orang yang terpandang dan berkedudukan karena dianggap lebih tau. Selain itu,rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil dan praduga tidak bersalah.

Bangsa Indonesia belum bisa merasakan arti dari kata merdeka yang sebenarnya, terutama untuk mereka yang ekonominya menengah kebawah. Susahnya akses hukum menjadi salah satu factor, dimana hak mereka untuk dilindungi tetapi diabaikan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dibenahi dari dalam, karena awal kekacauanya dari internalnya. Kemudian sistem senioritas harus dihilangakan dimana bawahan harus selalu patuh kepada atasan baik diperintah hal baik ataupun buruk, selain itu penegak hukum harus bertindak lebih tegas dalam memberikan keadilan, patuh terhadap peraturan bukan perintah dari atasan ataupun orang-orang yang berkepentingan. Selain itu, adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait hukum, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, seperti memberi edukasi dan  informasi yang mudah dipahami terkait hukum. (*)

[1] https://www.liputan6.com/news/read/5365265/ma-batalkan-vonis-mati-ferdy-sambo-diganti-hukuman-seumur-hidup

[2] https://www.jawapos.com/kasuistika/01380784/dibegal-bela-diri-murtede-malah-jadi-tersangka

[3] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah