Headline

LATESBONTANG – Namanya Tenun Rakat. Kain tenun asal Kutai Timur (Kutim) ini telah mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim).

Menariknya, kain Tenun Rakat ini diriwayatkan awalnya berasal dari Bupati Kutim pertama H. Awang Faroek Ishak, yang kemudian diserahkan kepada warga Desa Kaliorang dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Rusmince.

Adalah Tirah Satriani yang tercatat sebagai pencipta kain Tenun Rakat khas Kutim ini yang mengisahkan hal tersebut, usai menerima langsung Sertifikat KIK itu dari Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan dalam acara Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Mobile Intellectual Property Cling, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (20/6/2023). Ia mengatakan, Tenun Rakat itu bermula pada tahun 2013.

“Tenun Rakat ini sedikit berbeda dengan kain tenun pada biasanya, karena proses pembuatan tenun rakat dibuat dengan cara diikat secara langsung,” ujar Tirah.

Wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim itu mengungkapkan, setelah tersendat karena keterbatasan fasilitas dan informasi, di tahun 2020 dirinya melanjutkan desain motif abstrak tersebut ke desain motif yang lebih siap untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif. Desain motif Tenun Rakat terus dikembangkan agar menjadi kain khas Kutim.

Bagi Tirah Satriani, selembar kain tak hanya menyajikan tentang keindahan semata. Selembar kain pun berbicara tentang falsafah atau filosofi, hikayat, kebudayaan serta seluk-beluk kehidupan.

“Kenapa diberikan nama Tenun Rakat, nama ini diambil dari bahasa Kutai yaitu Rakat yang memiliki arti bersatu. Kain tenun Rakat melambangkan persatuan, gotong royong dan kerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” ungkapnya.

Tirah Satriani mengaku, sekarang motif kain tenun Rakat sudah berhasil dipromosikan di berbagai event dan dua tahun terakhir ini, tenun Rakat sudah diikutkan pada event Indonesia Fashion Week.

“Kami ingin tenun ini menjadi ciri khas Kutai Timur, makanya kami (Dispar Kutim) berinisiatif daftarkan tenun ini agar memiliki sertifikat KIK dan alhamdullilah Tenun Rakat sudah menjadi khas Kutim dan ini berlaku selama 70 tahun,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain kain Tenun Rakat, Tari Hudoq juga memperoleh Sertifikat KIK dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. (adv).

LATESBONTANG – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman hadiri dan berdialog dengan para petani di kawasan Jalan Simono, Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (13/6/2023).

Ardan kholis, selaku ketua Kelompok Tani yang sempat berdialog dengan Bupati menyatakan, petani di Jalan Simono terkendala maslah banjir. Saat banjir besar, lahan kelompok tani tenggelam.

“Langsung saja saya sampaikan kepada Bapak Kepala PU di sini, ada kendala yang sangat krusial terkait apabila banjir besar, beberapa lahan anggota kami tenggelam,” ujarnya.

Ardan Kholis menilai penyebab banjir juga disebakan oleh drainase yang tak optimal sesuai fungsi. Pasalnya, sebagian dari warga menggunakan saluran utama drainase sebagai tempat budi daya ikan.

“Kurang tepat pemanfaatannya karena parit-nya dibendung. Karena hal itu, air di saluran parit, drainase utama mengalirnya tidak maksimal. Sehingga ada kurang lebih setengah hektar tanaman kol, brokoli yang gagal panen pada saat puasa kemarin dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hingga jutaan rupiah,” bebernya.

Di lain sisi, Ardan Kholis mengeluhkan
masalah ketersediaan pupuk bersubsidi pagi petani. Ia mengaku persolan tersebut sudah sering kali dikomunikasikan dengan petugas PPL. Bahkan telah mengudang salah satu kios penyedia pupuk, namun tidak hadir pada saat ini

“Pupuk subsidi sudah kaya ‘setan’. Pagi datang, sorenya sudah tidak ada. Kalau ada pun dipersulit untuk memperolehnya,” keluhnya.

Selain itu, Ardan Kholis juga mengeluhkan maslah penggunaan KTP yang seharusnya menjadi syarat pengambilan pupuk subsidi lantaran dinilai tidak dapat digunakan sesuai yang seharusnya.

Menjawab penggunaan drainase jadi kolam ikan, Bupati Ardiansyah Sulaiman langsung memerintahkan Dinas Pertanian untuk meninjau langsung ke lapangan.

“Saya perintahkan kepada dinas pertanian untuk survei kelapangan, apakah betul itu menjadi salah satu penyebab air itu tidak bisa mengalir, karena itu harus dipastikan dulu, sebelum memvonis,” ucapnya.

Terkait keluhan pupuk subsidi, dijawab oleh kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP). Dyah Ratna Ningrum. “Untuk terkait  pupuk subsidi ini kios-nya tidak datang, nanti kami akan evaluasi ke kios-nya,” tegasnya.

Dyah menambahakan, prosedur yang boleh menerima pupuk subsidi, hanya tanaman hortikultura. Selain itu, sayuran. Yang lainnya tidak dapat akses. Dia menyebut hanya ada 3 tanaman hortic saja, seperti cabe, bawang bawang merah, dan bawang putih.

“Untuk itu data akan dimasukan dalam   ERD (Entity-Relationship Diagram) KK dan akan diinput, untuk kelompok tani yang sudah terdaftar di dalam simluhtan. Diinput berdasarkan nik sehingga tidak ada yang dapat doubel,” pungkasnya. (adv).