Advertorial

Progres Penertiban Aset Kendaraan Dinas Dipertanyakan DPRD Kutim

Advertorial, DPRD Kutai Timur, Headline·June 13, 2023

LATESBONTANG – Progres penertiban aset kendaraan milik daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dipertanyakan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman.

Kendaraan dinas aset Pemkab Kutim kerap masih dikuasai pensiunan pejabat, dan digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai peruntukan. Ini menurut Faizal, disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Perintah dari KPK yang memang harus dijalankan oleh Pemkab Kutim untuk menarik aset kendaraan dinas. Kendaraan yang dipinjam pakai atau dipakai tidak sesuai peruntukannya segera dikembalikan, kalau kondisinya sudah tidak layak pakai, kan dilelang saja. Supaya lepas dari aset Kutim,” ucap Faizal Rachman saat di temui awak media, Senin (12/06/2023).

Isu kendaraan dinas ini sudah disorot sejak lama, Faizal Rahman mengungkapkan, akan menanyakan hal tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, terkait progres yang dilakukan soal penataan aset kendaraan dinas tersebut.

“Kita sih berharap semua bisa dikembalikan, supaya terlepas dari aset Kutim, karena kendala pengadaan kendaraan dinas ini, disebabkan masalah aset yang belum bisa diselesaikan. makanya harus dirapikan dulu, baru dilakukan pengadaan,” harapnya.

Dirinya mengaku tengah memikirkan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini. Opsi yang dimaksud yakni sistem sewa kendaraan. Pasalnya sistem operasional terus berjalan, namun pengadaan kendaraan dinas tidak bisa dilakukan.

“Saya belum tahu apakah ini lebih bagus atau tidak, kalau hitungannya sewa maintenance ditanggung pihak ke tiga untuk perbaikan, sebetulnya enak aja, perawatan tidak kita urus kan. Tapi kalau misalkan perawatan Pemkab yang tanggung, jadi pemborosan,” pungkasnya. (adv).

Amir Tosina Ingin Pembenahan Trotoar dan Drainase di Jalan WR Soepratman Segera Dilakukan

Advertorial, DPRD Bontang·June 12, 2023

Bontang. emerintah Kota Bontang telah ditegaskan untuk segera melakukan perbaikan pada trotoar dan drainase di jalan WR Soepratman, yang terletak di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Permintaan ini disuarakan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, saat melakukan kunjungan lapangan.

Amir Tosina menyoroti kondisi fasilitas-fasilitas yang rusak, mengingat usia dan kurangnya perawatan, terutama drainase yang sering tersumbat. Ia juga mengamati kondisi jembatan di depan Gedung Aini Rasyfa yang ambrol. Dalam kunjungannya, ia memastikan agar perbaikan segera dilakukan dan menginstruksikan agar pada Rabu (14/6/2023) sudah terlihat progres perbaikan.

“Kami meminta kepada dinas terkait, khususnya PUPRK, untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah ini. Sudah terjadi insiden di mana orang terperosok akibat lubang-lubang di trotoar,” ungkapnya.

Kekhawatiran juga disampaikan oleh Amir Tosina terkait kurangnya penerangan di sepanjang jalan. Hingga saat ini, hampir 70 persen Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak menyala, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi pejalan kaki.

“Terkait ini, kami menekankan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar tidak ada korban. Tadi, dari Dishub, diinformasikan bahwa proses lelang untuk penerangan jalan telah dimulai di empat sudut,” jelasnya.

Dengan tekad yang kuat dari Ketua Komisi III DPRD Bontang ini, diharapkan Pemerintah Kota Bontang akan segera merespon dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membenahi kondisi trotoar, drainase, dan penerangan di jalan WR Soepratman. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan warga dan memastikan infrastruktur yang aman dan layak digunakan.

Yasier Arafat Dorong Pemkot Bontang Berikan Perhatian Lebih pada Pengembangan Fasilitas di Taman Wisata Mangrove Berbas Pantai

Advertorial, DPRD Bontang·June 12, 2023

Bontang. Taman Wisata Mangrove Berbas Pantai telah menjadi salah satu destinasi populer di Bontang yang sering dikunjungi oleh masyarakat terutama pada sore hari. Namun, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Yasier Arafat, menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap sarana penunjang di tempat wisata tersebut.

Yasier Arafat menekankan bahwa fasilitas penunjang menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar pengalaman kunjungan wisatawan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bontang untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan fasilitas di Taman Wisata Mangrove Berbas Pantai, yang merupakan salah satu objek wisata di Kota Taman, atau yang dikenal dengan sebutan Kota Bontang.

“Sarana penunjang seperti toilet dan mushola perlu ditingkatkan perhatiannya. Setiap hari sebaiknya fasilitas toilet tetap dibuka untuk para pengunjung, bukan hanya ketika ada event khusus,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas penunjang sangat penting dalam suatu tempat wisata. Pengunjung membutuhkan akses ke toilet dan mushola untuk beribadah, selain juga kebutuhan mendasar lainnya. Kurangnya fasilitas tersebut dapat mengganggu pengalaman pengunjung dan bahkan berpotensi merusak citra tempat wisata jika pengunjung terpaksa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya fasilitas yang memadai.

Yasier Arafat juga mengingatkan tentang potensi lain yang bisa ditingkatkan di Taman Wisata Mangrove Berbas Pantai, seperti kembali memperkenalkan hewan-hewan ramah anak seperti burung dan unggas sebagai daya tarik tambahan bagi pengunjung.

“Dengan perhatian yang lebih baik terhadap fasilitas dan potensi lainnya, kita berharap Taman Wisata Mangrove Berbas Pantai dapat menjadi tempat yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung,” pungkasnya.

Amir Tosina Dorong Pemkot Bontang Realisasi Transportasi Laut Rute Bontang-Mamuju

Advertorial, DPRD Bontang·June 12, 2023

Bontang. Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang, telah memberikan dorongan kuat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk segera merealisasikan proyek transportasi laut rute Bontang-Mamuju. Menurutnya, mayoritas penduduk Bontang berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Upaya ini tidak hanya akan mempermudah akses dan mengurangi biaya transportasi, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perdagangan bahan pangan.

“Di Bontang, mayoritas penduduk berasal dari Mamuju. Jika rute transportasi laut Bontang-Mamuju terwujud, ini akan memberikan kenyamanan bagi penduduk dan mengurangi ketergantungan pada perjalanan jauh ke Samarinda atau Balikpapan. Pelabuhan Loktuan di Bontang dapat berfungsi sebagai titik pemberangkatan,” ungkapnya.

Politisi dari partai Gerindra ini menyatakan bahwa permintaan dari warga yang berasal dari Sulawesi Barat terus mengalir kepada dirinya sebagai perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, ia terus berupaya untuk mendukung inisiatif ini di tingkat DPRD.

Amir Tosina meyakini bahwa banyak masyarakat akan memanfaatkan rute penyeberangan Bontang-Mamuju ini. Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah potensi pengembangan perdagangan. Ia berharap Pemerintah Kota Bontang akan segera mengambil langkah-langkah nyata dalam merealisasikan proyek transportasi laut rute Bontang-Mamuju. Karena langkah ini memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jika rute ini direalisasikan, akan menjadi peluang besar bagi masyarakat yang ingin berdagang atau memiliki urusan pribadi di antara keduanya,” pungkasnya.

Pemkab Kutim Telah Menyiapkan Gedung Arsip Representatif

Advertorial, Headline, Pemkab Kutai Timur, Setkab Kutai Timur·June 12, 2023

LATESBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) telah menyiapkan gedung arsip yang representatif sebagai penopang pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan, dokumen arsip berperan penting sebagai bukti yang akurat dari suatu kegiatan.

Arsip/dokumen dalam pemerintahan merupakan hal yang strategis, oleh karenanya perlu dikelola dengan baik, salah satunya melalui penyediaan tempat penyimpanan yang representatif.

Untuk gedung arsip, Ardiansyah mengatakan, sudah siap dan memenuhi standar sebagai tempat menyimpan dokumen/arsip.

“Infonya untuk gedung arsip kita ini Alhamdullilah sudah standar sekali, mulai dari tingkat suhunya, keamanannya. Karena arsip ini tidak boleh sampai ada yang mungkin rusak, termakan oleh binatang dan sebagainnya,” ujar Ardiansyah usai mengikuti rapat Paripurna terkait Perda Pedoman Tata Kearsipan, Selasa (6/6/2023) lalu.

Selain itu, kata dia, dokumen/arsip juga harus terjaga kondisi kelembapan. “Itu arsip yang terkait dengan lembaran kertas, apalagi informasi arsip terikat dengan alat-alat yang memiliki teknologi canggih,” terang Ardiansyah.

Ardiansyah juga menyatakan sepakat untuk segera membuat peraturan bupati (Perbub) sebagai pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah yang baru saja disahkan.

“Saya juga tadi sepakat jika Perbup pendukung Perda Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah segera dipersiapkan oleh dinas terkait,” ungkapnya.

Fungsi pusat arsip adalah untuk mengelola arsip dan menyediakan arsip dengan cepat dan tepat ketika arsip dibutuhkan.

“Dan wartwan memiliki kepentingan terkait kearsipan ini suatu saat nanti,” ucap Ardiansyah. (adv).

DPRD Bontang Bahas Tiga Raperda Inisiatif Pemkot untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Advertorial, DPRD Bontang·June 10, 2023

LATESTBONTANG – DPRD Bontang sedang membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bontang. Tiga Raperda tersebut adalah; Raperda tentang pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Tiga Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di berbagai bidang, seperti ekonomi, administrasi dan pendidikan. Pemerintah Kota Bontang telah melengkapi usulan Raperda ini dengan hasil kajian akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Abdul Malik, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bontang, mengatakan bahwa fraksinya memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun dan mengajukan tiga Raperda ini.

Ia juga menyampaikan pandangan umum terhadap tiga raperda inisiatif pemerintah di gedung sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (9/5/2023).

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah kota Bontang atas kerja sama dengan tim kajian akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam menyusun Raperda ini. Kami juga berharap lahirnya Perda ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia aparatur birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara dan pelayan masyarakat,” kata Abdul Malik, yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang.

Dia menambahkan, bahwa secara normatif Perda yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak bertentangan. Maka setelah nantinya disahkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diberlakukan sebagai peraturan daerah. (*)

DPRD Bontang Dukung Raperda Pemkot untuk Tingkatkan Layanan Perpustakaan

Advertorial, DPRD Bontang·June 10, 2023

LATESTBONTANG – DPRD Bontang memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Bontang yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan perpustakaan. Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat Kota Taman.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Malik, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bontang, saat menyampaikan pandangan umum terhadap tiga raperda inisiatif pemerintah di gedung sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (9/5/2023).

Anggota Komisi III DPRD Bontang ini menilai, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Pihaknya pun mengapresiasi dan mendukung ide tersebut untuk meningkatkan layanan perpustakaan melalui Perda Penyelenggaraan Perpustaakan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah kota Bontang atas kerja sama dengan tim kajian akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam menyusun Raperda ini,” ujarnya.

Ia berharap, Perda tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga berharap lahirnya Perda ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia aparatur birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara dan pelayan masyarakat,” kata Abdul Malik.

Abdul Malik menambahkan bahwa secara normatif Perda yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak bertentangan. Maka setelah nantinya disahkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diberlakukan sebagai peraturan daerah. (*)

Ketua DPRD Kutim Siap Perjuangkan Perbaikan Jalan di Sepaso Barat

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 10, 2023

LATESBONTANG – Keluhan warga terkait rusaknya sejumlah ruas jalan di Bukit Makmur, RT 07, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon direspon oleh Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni. Ia baru saja melakukan kunjungan kerja untuk meninjau secara langsung kerusakan jalan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini meninjau Jalan Bukit Makmur, Sepaso Barat yang rencananya nanti mau diusulkan untuk pengerasan,” ucap Joni, Jumat (09/06/2023).

Joni mengaku bahwa pada saat hujan turun jalan tersebut tidak bisa dilalui warga karena kondisinya sangat licin.

“Kalau jalan ini sudah dilakukan pengerasan masyarakat yang lewat jalan ini tidak risau lagi. kalau hujan turun kondisi jalan disini sangat licin, jadi warga susah untuk lewat,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengungkapkan akan mengusulkan pengerasan jalan tersebut di anggaran perubahan 2023.

“Nanti kita bisa usulkan dalam anggaran perubahan ini, supaya bisa segera dilakukan pengerjaannya dan masyarakat yang lewat tidak khawatir melalui jalan tersebut,” ungkapnya.

Dirinya menghimbau masyarakat yang melalui jalan tersebut agar berhati-hati saat hujan turun, karena kondisinya sangat licin.

“Jadi masyarakat yang lewat jalan ini saat hujan, agar pelan-pelan dan hati-hati karena jalannya sangat licin. Insya Allah usulan pengerasan jalannya nanti kita masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” pungkasnya. (adv).

Terkait Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Loktuan, Faisal Berharap Bisa Terlaksana

Advertorial, DPRD Bontang·June 10, 2023

Bontang. Langkah signifikan telah diambil oleh Perwakilan Kementerian, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim, bersama Dinas Perkim Kota Bontang dan Tim KOTAKU, dengan melakukan peninjauan lokasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk pengembangan lanjutan skala Kawasan Kampung Nelayan Loktuan.

Tim dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim bersama dengan tim penilai lainnya telah mengunjungi lokasi yang diusulkan untuk pengembangan. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi potensi yang ada di lokasi tersebut. Walaupun belum ada kepastian mengenai tanggal pasti pelaksanaan proyek ini, harapan yang kuat telah tumbuh bahwa proyek ini bisa dimulai dalam tahun ini atau tahun depan.

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal, mengungkapkan harapan dan apresiasi atas langkah positif ini. Dirinya memiliki harapan yang sangat besar untuk pengembangan wilayah tersebut.

“Kami berharap bahwa peninjauan ini akan menjadi titik awal yang positif untuk pengembangan kawasan tersebut,” ujarnya.

Faisal juga menegaskan pentingnya proyek ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan Loktuan. Karena proyek pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Loktuan diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya proyek ini, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih teratur dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang tinggal di sana.

“Kami sangat mengharapkan agar proyek ini dapat segera terealisasikan. Ini adalah langkah yang amat penting dalam perbaikan kondisi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Kampung Nelayan Loktuan,” pungkasnya.

Walaupun waktu pasti pelaksanaan proyek masih belum ditentukan, semangat besar telah ditanamkan untuk membawa kemajuan dalam kawasan Kampung Nelayan Loktuan melalui proyek ini. Harapannya, ini akan menjadi awal yang positif bagi perkembangan kawasan tersebut, membawa perubahan positif bagi masyarakat yang tinggal di sana.

DPRD Kutim Sorot Tunjangan Beras Guru PNS, Ada Apa?

Advertorial, DPRD Kutai Timur·June 10, 2023

LATESBONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan bahwa guru PNS menerima tunjangan beras dengan nilai rata-rata Rp6.000 per kilogram. Padahal harga standar beras yang dikonsumsi khususnya di Kutim Rp15.000 per kilogram.

Anggota DPRD Kutim, Yan menilai para guru PNS ini dirugikan karena mendapat tunjangan yang lebih rendah dari harga pasaran.

Kerugian ini menurut Yan bisa diminimalisir jika pemerintah menambah besaran tunjangan bagi guru PNS.

Untuk itu, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengevaluasi penetapan harga tersebut.

“Pemerintah perlu evaluasi penetapan ini, karena memang sudah tidak masuk akal tunjangan beras masih Rp 6 ribu, sementara harga beras sekarang di pasaran Rp 15 ribu,” pintanya.

Yan juga meminta para guru PNS, untuk membuat surat pengaduan ke DPRD Kutim sebagai dasar digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah dan instansi terkait.

“Harus bersurat dulu agar ada dasar kita untuk berdiskusi dengan pemerintah terkait hal ini, untuk menentukan langkah yang akan diambil. Agar regulasi yang mengatur penetapan harga bisa berubah atau ditetapkan opsi lain terkait penambahan tunjangan beras anak istri guru PNS ini,” ungkapnya.

Yan sebagai Ketua Komisi D DPRD Kutim, juga meminta maaf atas kurang perhatiannya kepada para guru PNS Kutim, yang dianggap selama ini tidak ada masalah.

“Kami minta maaf, karena fokus kita selama ini hanya guru P3K dan honorer, padahal guru PNS juga ada problem,” pungkasnya. (adv).