Basti Respon Tiga Aspirasi Forum RT Sangatta Utara, Begin Katanya

Basti Respon Tiga Aspirasi Forum RT Sangatta Utara, Begin Katanya

LATESBONTANG – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi merespon postif tiga aspirasi Forum RT Sangatta Utara.

Tiga aspirasi tersebut antara lain kenaikan insentif, soal Bankeu, dan pemekaran RT.

“Pertama kenaikan insentif, kedua Bankeu 50 juta yang dijanjikan oleh Bupati, ketiga tentang pemekaran RT ini yang masih ada moratorium yang tidak bisa dicabut,” ungkap Basti usai rapat dengar pendapat bersama Forum RT Sangatta Utara di Ruang Panel DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (15/5/2023).

Terkait pemekaran RT sendiri Basti mengatakan hal yang wajar di segerakan oleh pemerintah.

“Jadi saya pikir kalo pemekaran RT itu harus, karena sudah berapa RT yang wilayahnya luas penduduknya besar,” ujar Basti usai

Dia mencotohkan salah satu satu RT di Kelurahan Teluk Lingga yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Menurutnya, penduduk RT itu kurang lebih 1400 jiwa dari 400 KK. Sementara di Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 Tahun 2005 mengatur alokasi dana desa hanya mampu mengakomodir 40 KK.

“Jadi permintaan kali RT mau dimekarkan ya wajar saja,” Tutut Basti.

Hanya saja, lanjut dia, persoalannya pemerintah membutuhkan proses yang cukup panjang, karena pemekaran yang diharapkan itu membutuhkan anggaran.

“Tapi kita sudah sampaikan tadi harus mereka membuat program yang diajukan ke Bupati untuk pemekaran RT yang luas wilayahnya ini,” pungkasnya. (adv/Andi)

Pemkab Kutim Dukung Kehadiran Polisi RW Perkuat Kamtibmas

Pemkab Kutim Dukung Kehadiran Polisi RW Perkuat Kamtibmas

LATESBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) melalui melalui Plt Administrasi Umum, Didi Herdiansyah mengapresiasi Polres Kutim yang mendukung pemerintah darah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui program Polisi RW.

Program tersebut baru saja diluncurkan sebagai bentuk dukungan terciptanya keamanan dan kenyamanan.

“Dengan adanya program polisi RW ini, kami yakin Kamtibmas di wilayah masyarakat dapat terkendali,” tutur Didi Herdiansyah usai mengikuti kegiatan apel launching program polisi RW, di Gedung Pelangi Mako Polres Kutim, Selasa (16/05/2023).

Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim selalu bersinergi dengan pihak kepolisian Polres Kutim.

“Kami bahkan siap mensupport kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan program ini, terutama Hardware dan Softwarenya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic menjelaskan, polisi RW adalah kegiatan yang terpusat dan merupakan program dari kapolri.

“Tujuan dari polisi RW ini diharapakan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat RT, bisa di selesaikan oleh polisi RW,” ucap Kapolres.

AKBP Ronni Bonic mengungkapkan dengan jumlah 1645 Rukun Tetangga (RT) di Kutim, Polres Kutim menurunkan sebanyak 159 personil dengan rata-rata satu polisi membina 5-10 RT untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab membina Kamtibmas di tingkat RW yang masuk wilayah hukum polres Kutim.

“Nantinya, Polisi RW ini akan mendengarkan langsung tuduhan masyarakat dan melakukan problem solving. Hal ini untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dengan polisi, dengan mengedepankan upaya preventif dalam mewujudkan stabilitas keamanan,” pungkasnya.(adv/It).

Apresiasi Polisi RW, Ketua DPRD Kutim: Ini Luar Biasa! untuk Kamtibmas

Apresiasi Polisi RW, Ketua DPRD Kutim: Ini Luar Biasa! untuk Kamtibmas

LATESBONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), mengapresiasi kehadiran Polisi RW yang mengerahkan personel polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutim Joni saat mengikuti kegiatan apel launching program polisi RW, di Gedung Pelangi Mako Polres Kutim, Selasa (16/05/2023).

“Kami apresiasi kehadiran polisi RW ini, program ini luar biasa! untuk Kamtibmas, ” ujarnya.

Polisi RW digagas oleh Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Program ini dinilai akan sangat membantu (Kamtibmas).

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi berjalan sesuai arahan, yang jelas masyarakat dengan adanya polisi RW ini pasti akan sangat terbantu,” ucap Joni.

Dengan diluncurkannya Polisi RW ini diharapkan gangguan Kamtibmas dapat dicegah sejak awal. Sehingga persoalan-persoalan yang mungkin timbul di masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat.

“Permasalahan-permasalahan dan masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat,” tutur politisi PPP tersebut.

Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic menjelaskan, polisi RW adalah kegiatan yang terpusat dan merupakan program dari kapolri.

“Tujuan dari polisi RW ini diharapakan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat RT, bisa di selesaikan oleh polisi RW,” ucap Kapolres.

AKBP Ronni Bonic mengungkapkan dengan jumlah 1645 Rukun Tetangga (RT) di Kutim, Polres Kutim menurunkan sebanyak 159 personil dengan rata-rata satu polisi membina 5-10 RT untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab membina Kamtibmas di tingkat RW yang masuk wilayah hukum polres Kutim.

“Nantinya, Polisi RW ini akan mendengarkan langsung tuduhan masyarakat dan melakukan problem solving. Hal ini untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dengan polisi, dengan mengedepankan upaya preventif dalam mewujudkan stabilitas keamanan,” pungkasnya.(adv/It).

DPRD Kutim RDP, Bahas Upah Pekerja PT Darma Henwa yang Hanya Naik Rp8000/Bulan

DPRD Kutim RDP, Bahas Upah Pekerja PT Darma Henwa yang Hanya Naik Rp8000/Bulan

LATESBONTANG – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kenaikan upah karyawan PT. Darma Henwa Tbk site Bengalon, yang dilaksanakan di Ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (15/5/2023).

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut DPRD Kutim atas surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Energi Pertambangan (PUK SPKEP) PT.Darma Henwa Tbk, perihal permohonan hearing mengenai kenaikan upah karyawan.

Dalam RDP kali ini DPRD Kutim juga melibatkan sejumlah instansi pemerintahan terkait dengan mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), baik dari Kabupaten maupun Provinsi.

Basti Sangga Langi yang memimpin jalannya rapat mengatakan perihal digelarnya hearing dikarenakan karyawan yang tidak dapat menerima kenaikan upah yang dianggap tidak sesuai dengan kualitas kinerja mereka di PT. Darmahenwa.

“Terkait kenaikan upah ya, yang mana karyawan tidak menerima karena hanya kenaikan Rp. 8000, yang mana mereka tidak mempresentasikan dengan hanya menaikan upah itu Rp. 8000,” terangnya.

Basti pun mengakui bahwa kenaikan nilai tersebut tidak logis bagi perusahaan sebesar PT. Darmahenwa yang merupakan perusahaan induk, dan upah gaji tersebut sangat jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan subcontract yang ada.

“saya pikir ini memang nggak masuk logika bahwa perusahaan segede itu bisa menaikan gaji Rp. 8000, sementara liebherr suplaynya bisa menaikan sampai 120 ribu rupiah,” ujar Basti

Lebih lanjut diketahui PT. Darmahenwa mengaku bahwa finansial perusahaan dalam keadaan kurang baik “dia tidak punya dasar, hanya dia memberikan steatment kalo perusahaan lagi sulit,” tambah Basti.

Namun lagi-lagi Basti merasa bahwa dengan pengakuan kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit dari PT. Darmahenwa dianggap tidak masuk akal, dikarenakan operasi produksi batu bara perusahaan yang nampak lancar dan sesuai target.

“Apa yang disampaikan perusahaan tadi itu tidak masuk logika bahwa Darmahenwa lagi sulit, kenapa beli alat? sementara produksi juga mencapai target, kemudian harga batu bara juga naik lebih 130 dollar per ton, artinya ini ndak masuk akal,” tegasnya.

Dirinya pun senada dengan karyawan yang tidak Terima terkait kenaikan upah tersebut, “jadi memang wajar karyawan meminta agar bagaimana perusahaan kembali membicarakan tentang kenaikan upah ini,” tandasnya.

Dari hasil RDP itu pun pihak DPRD Kutim memberikan kesempatan bagi manajemen dengan serikat pekerja untuk melakukan negosiasi, sebagaimana rapat yang dihadiri oleh Manager HRD PT. Darmahenwa dan Serikat pekerja. (Adv/andi).

Rapat Paripurna Laporan Pansus LKPj Bupati Kutim TA 2022 Dipimpin Ketua DPRD

Rapat Paripurna Laporan Pansus LKPj Bupati Kutim TA 2022 Dipimpin Ketua DPRD

LATESBONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna ke-8 tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan terhadap LKPj (LKPj) Bupati Kutim TA 2022 di ruang utama, Selasa (16/5/2023).

Agenda dimulai pukul 10.30 wita yang dibuka Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar. Hadir pula Bupati Kutim Ardiansyah bersama Wabup Kutim Kasmidi Bulang.

“Rapat paripurna kali ini beragendakan penyampaian LKPj Bupati Kutim TA 2022 yang akan dibacakan oleh Panitia Khusus LKPj yang dibentuk DPRD Kutim,” ujar Joni.

Ia menyebutkan, LKPj Bupati Kutim merupakan bahan evaluasi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan anggaran daerah dan rencana strategis pembangunan daerah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj David Rante kemudian membacakan laporan kerja pansus di atas podium.

“DPRD berhak meminta laporan dan penjelasan LKPj Bupati sebagai fungsi legislatif dan dituangkan dalam undang-undang.”

“Berhak mengajukan tanggapan, menggelar rapat dan mengunjungi lokasi dalam rangka mengumpulkan laporan kinerja pemerintahan,” sambungnya.

Ia menyatakan, LKPj Bupati Kutim perlu ditinjau oleh DPRD sebagai bahan evaluasi dan acuan rencana pembangunan serta bentuk pengawasan eksekutif di tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berdasarkan undang-undang dan surat keputusan, maka dibentuklah Panitia Khusus mengacu pada aturan dan ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Serangkaian kerja yang dilakukan, kata David, menggelar rapat internal, rapat dengan Bappeda dan seluruh perangkat daerah dan rapat pemantapan. Termasuk kunjungan kerja ke Pemkot Samarinda.

Sejumlah anggota dewan hadir memenuhi quorum sehingga rapat paripurna dapat digelar. Hingga berita ini diturunkan, agenda tersebut masih berlansung. (adv).

Legislator PKS Apresiasi Acara Silaturahmi Paguyuban Masyarakat Kutim

Legislator PKS Apresiasi Acara Silaturahmi Paguyuban Masyarakat Kutim

LATESBONTANG – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan mengapresiasi acara silaturahmi paguyuban masyarakat yang digelar Borneo Berdaya. Ia menilai acara ini akan memperkuat sinergitas antara paguyuban dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembanguan.

“Kita apresiasi kegiatan paguyuban hari ini, semoga kedepannya paguyuban ini memiliki kekompakan dan keterlibatan secara aktif membatu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi-visi,” ucap Agusriansyah di dalam acara silaturahmi paguyuban masyarakat Kutim di ruang Meranti-Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (15/5/2023).

Partisipasi aktif, lanjut dia, mulai dari perencanaan sampai pada proses implementasi pembangunan.

“Ini tentu akan semakin memudahkan untuk mewujudkan itu (misi-visi) karena input dari masyarakat sangat prioritas,” tutur Agusriansyah.

Legislator PKS itu berharap, kegiatan serupa digelar kembali dengan mengahdirkan semua pihak terkait agar acara dapat menghasilkan input positif.

“Mudah-mudahan kedepan kegiatan ini lebih dikemas lebih baik dan lengkap lagi supaya betul-betul stakeholder bisa dihadirkan sehingga menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan dalam rangka membangun daerah,” pungkasnya. (adv).

Silaturahmi Akbar Paguyuban Kutim Hadirkan Bupati, Agusriansyah dan Masjaya Sebagai Narasumber

Silaturahmi Akbar Paguyuban Kutim Hadirkan Bupati, Agusriansyah dan Masjaya Sebagai Narasumber

LATESBONTANG – Acara Silaturahmi Akbar masyarakat paguyuban Kutai Timur (Kutim) diselenggarakan Borneo Berdaya di ruang Meranti-Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (15/5/2023).

Bertema Peran dan Pemberdayaan Masyarakat Paguyuban dalam Membangun Kutai Timur Sejahtera untuk Semua, Bupati Kutim Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, Msi hadir dalam acara tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggaran kegiatan. Bupati Ardiansyah mengatakan, gagasan rangka silaturahmi Akbar masyarakat paguyuban se- Kutim. cukup baik untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan daerah. “Gagasan ini sangat tepat di dalam konotasinya menata Kutai Timur sejatera untuk semua,” katanya.

Ardiansyah menyatakan, sejak pertama kali motto tersebut dibangun dan ingin coba disampaikan kepada masyarakat, bahwa makna Kutim sejahtera untuk semua adalah semua dan siapapun yang ada berhak untuk memberikan dan mendapatkan kontribusi pemikiran. “Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa tidak mungkin pemerintah daerah membangun daerah ini dengan kesendiriannya, sudah pasti melibatkan semua komponen,” tuturnya.

Ardiansyah juga memaparkan berbagai hal terkait dengan potensi daerah yang sejalan dengan program pemerintah daerah yang tengah didorong. Mulai sektor kelautan hingga sektor pariwisata dimiliki berbagai desa dan kecamatan yang bisa didorong bersama dan dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi masyarakat. “Kutai Timur ini multi plan,” ujarnya.

Selain Bupati, hadir juga Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan, SIP, MSi sebagai narasumber. Usai acara, ia secara khusus menyampaikan apresiasi. “Kita apresiasi kegiatan paguyuban hari ini, semoga kedepannya paguyuban ini memiliki kekompakan dan keterlibatan secara aktif membatu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi-visi,” ucap legislator PKS tersebut.

Partisipasi aktif, lanjut dia, mulai dari perencanaan sampai pada proses implementasi pembangunan. “Ini tentu akan semakin memudahkan untuk mewujudkan itu (misi-visi) karena input dari masyarakat sangat prioritas. Mudah-mushan kedepan kegiatan ini lebih dikemas lebih baik dan lengkap lagi supaya betul-betul satgeholder bisa dihadirkan sehingga menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan dalam rangka membangun daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Masjaya, MSi yang juga dihadirkan sebagai narasumber menyatakan, pemerintah memberdayakan paguyuban dalam membangun Kutim sejahtera untuk semua merupakan konsep yang bagus.”Tinggal nanti ditindak lanjuti oleh semua paguyuban sehingga semua bisa berperan mulai dari perencanaan pembanguan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan tindak lanjut dari dampak pembanguan itu,” tutupnya.

Sebelumnya, Hendra Sanjaya selaku ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkesempatan hadir. Ia juga mengajak masyarakat dan paguyuban untuk bersinergi dengan Pemkab dalam mewujudkan pembangunan daerah.

“Mengapa kita mengambil tema ini, karena kami selaku penyelenggara ingin bersinergi kepada kita semua selaku masyarakat paguyuban, memberikan kontribusi pemikiran. Bagaiman kita bisa membangun, bersinergi dengan pemerintah kabupaten dalam membangun daerah,” tutupnya. (adv).

Yusuf Silambi Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sangatta Utara

Yusuf Silambi Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sangatta Utara

LATESBONTANG – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusuf T Silambi berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi hak serta aspirasi masyarakat, terutama di daerah pemilihan yang diwakili.

Diketahui, Yusuf T Silambi merupakan wakil rakyat Dapi I, meliputi 4 desa/kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara. Antara lain Desa Sangatta Utara, Desa Swarga Bara, Desa Singa Gembara, dan Kelurahan Teluk Lingga.

“Ya, pokir ini kan untuk masyarakat, kita diberikan amanah oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka, saya akan lakukan dengan amanah,” ujar Yusuf Silambi Senin (15/5/2023).

Dia mengatakan, informasi dan aspirasi warga yang diterima saat melakukan reses (serap aspirasi) perorangan akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah.

Khususnya di Desa Swarga Bara, kata dia, warga mengusulkan pembangunan musholla dan jalan. “Itu setujui itu tapi kendalanya adalah jumlah penduduknya yang kurang,” ucap Yusuf T Silambi.

Anggota Komisi C DPRD Kutim tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan komunikasikan dengan Pemkab Kutim terkait musholla yang sudah tapi masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan.

“Saya berikan dua opsi kepada masyarakat Swarga Bara selain saya kasih anggaran musholla, saya kasih juga anggaran untuk jalan. Saran dari Pak RT, untuk jalan kalau boleh ditimbun dulu baru di semenisasi, karena jika jalannya disemenisasi dan kondisinya masih rendah maka bisa kurang baik,” ungkap Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut.

Dirinya juga menjelaskan reses untuk wilayah lain berjalan lancar dan antusias dari masyarakat sangat tinggi.

“Alhamdulillah dengan DPRD ini, kalau anggaran betul-betul dimanfaatkan, pasti akan terbangun Kutim ini dan masyarakat pasti akan senang,” pungkasnya.(adv/IT).

Agus Aras Perkuat Jiwa Nasionalisme Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kutim

Agus Aras Perkuat Jiwa Nasionalisme Melalui Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kutim

LATESBONTANG – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Agus Aras, S.M., MAP menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan (Wasbang) di Balai Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Minggu (14/05/2023) siang.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Provinsi Kaltim ini didampingi narasumber Dr. Abd. Jalil, S.Ag., M.M, Kepala Desa Tanjung Labu Sunarwati, S.Sos, Babinsa Rantau Pulung Amiruddin dan warga Desa Tanjung Labu.

H. Agus Aras menjelaskan Wawasan Kebangsaan ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat, terutama 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika.

“Ini kegiatan yang kesekian kalinya kami lakukan sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya bagaimana kita berbangsa dan bernegara,” ucap H. Agus Aras.

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan walaupun masyarakat sebagian besar telah memahami wawasan kebangsaan ini, tetapi sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim mengingatkan kembali terkait wawasan kebangsaan tersebut.

“Tidak cukup dengan hanya mengetahui, tapi butuh implementasi dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari, kami tanamkan kepada masyarakat. Sehingga kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara satu sama lainnya terjaga dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, H. Agus Aras mengungkapkan selain melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut, pihaknya juga ingin bersilaturahmi dengan masyarakat.

“Disamping melakukan sosialisasi, tentu saya ingin bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Tanjung Labu, berkaitan dengan banyak hal yang bisa kami komunikasi dan diskusikan terkait kemajuan Desa Tanjung Labu ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Labu Sunarwati S.Sos menyampaikan ucapan terima kasih kepada H. Agus Aras atas kedatangan dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Desa Tanjung Labu.

“Terima kasih bapak H. Agus Aras yang telah hadir di Desa kami, walaupun sempat terkendala banjir di jalan. tetapi tidak menyurutkan niat bapak untuk mengunjungi dan memberikan sosialisasi kepada warga Desa Tanjung Labu,” ujarnya.

Sunarwati mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Labu sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut, mengingat Desa Tanjung Labu jarang sekali dikunjungi anggota DPRD Provinsi Kaltim walaupun hanya sekedar silaturahmi.

“Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, tidak hanya sampai disini saja. Kedepannya ada kunjungan kembali sehingga kita bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan di Desa Tanjung Labu,” pungkasnya. (I).

Soal Bandara PT Indexim, Ahmad Gazali: Perusahaan Harus Ikuti Mekanisme

Soal Bandara PT Indexim, Ahmad Gazali: Perusahaan Harus Ikuti Mekanisme

LATESBONTANG – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ahmad Gazali angkat bicara mengenai rencana pembangunan bandara khusus PT Indexim Coalindo.

Bandara khusus ini rencananya dibangun di wilayah operasional PT Indexim Coalindo, di Maloy, Kecamatan Sangkulirang.

Ahmad Gazali menyatakan, rencana tersebut merupakan upaya perusahaan untuk memudahkan kinerja dan operasional mereka. Meski begitu, ia menegaskan bahwa bandara itu harusnya juga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.

Selain itu, Ahmad Gazali meminta perusahaan agar benar-benar mengikuti mekanisme, apa saja yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandara tersebut.

“Perusahaan harus mengikuti mekanisme dengan benar. Jadi kita bukan tidak mendukung bandara itu dibuat, hanya saja ada mekanismenya jangan seperti bandara khusus perusahaan lainnya yang dibuat sebelumnya,” tegasnya, Senin (15/5/2023).

Ahmad Gazali mencontohkan, bandara khusus yang telah dibangun oleh salah satu perusahaan pertambangan di Kutim. Perusahaan dimaksud disebutkan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

“Kita tidak mau seperti itu, kita merasa rugi karena tidak ada kemajuannya untuk penerbangan di wilayah kita ini,” tutup politisi PPP tersebut.(adv)

Copyright © 2026 LatestIDN